Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ahok Itu Selalu Berprasangka Negatif ke PNS"

Kompas.com - 29/12/2015, 14:02 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan, Syarif, menilai alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggandeng pegawai negeri sipil (PNS) sebagai calon wakil gubernur tidak tepat.

Ahok (sapaan Basuki) sebelumnya ingin menggaet PNS DKI agar stigma PNS yang korup dan pemalas bisa hilang.

"Memang sekarang PNS dapat stigma? Kan enggak. PNS DKI relatif masih bagus kok. Ahok itu kan selalu prasangka negatif terus kepada PNS," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (29/12/2015).

Syarif berpendapat Basuki sedang menguji teori yang dia buat sendiri dengan menggandeng PNS sebagai cawagub. Jika dia bisa menang pilkada dengan menggandeng PNS sebagai cawagub, maka Basuki beranggapan bahwa stigma negatif itu bisa hilang.

"Bagaimana jika terbalik? Jika kalah maka stigma negatif akan tetap melekat di diri PNS dong. Ini yang saya sebut tidak tepat," ujar politisi Partai Gerindra ini.

"Mungkin buat Ahok ini positif saja sebagai bagian dari cara jitu pencitraan. Bayangkan dampaknya jika PNS yang digandeng gagal?" tambah dia.

Menurut Syarif, seharusnya PNS dipilih karena sosoknya yang memang memiliki kemampuan menjadi pemimpin. Bukan untuk pembuktian semata bahwa PNS tidak selamanya korup.

Dia menyebutkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang masuk bursa calon gubernur Partai Gerindra. Syarif mengatakan masuknya Saefullah bukan upaya untuk menghilangkan stigma negatif PNS.

"Saefullah itu di penjaringan cagub Gerindra diperhitungkan dan dasarnya bukan untuk menghilangkan stigma negatif PNS. Namun merekrut tokoh terbaik warga DKI untuk bersama-sama membangun ibu kota," ujar Syarif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aksi Pejabat Kemenhub Injak Kitab Suci demi Buktikan Tak Selingkuh, Berujung Terjerat Penistaan Agama

Aksi Pejabat Kemenhub Injak Kitab Suci demi Buktikan Tak Selingkuh, Berujung Terjerat Penistaan Agama

Megapolitan
Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Megapolitan
Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com