Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Gubernur DKI dari PDI-P Tunggu Arahan Megawati dan Jokowi

Kompas.com - 10/01/2016, 15:42 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan penyelenggaraan rapat kerja nasional (rakernas) tidak membahas permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. 

"Belum.. Belum. Nanti tunggu arahan Ketua Umum (PDI-P) dulu dan sampai saat ini belum sampai ke tahap pencalonan," kata Prasetio, saat ditemui di sela-sela Rakernas PDI-P, di Hall D Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016). 

Saat ini, kata dia, Rakernas baru sampai tahap pembukaan. Rakernas akan berlangsung selama tiga hari, hingga Selasa (12/1/2016) mendatang.

Sesuai mekanisme, kata Prasetio, DPD PDI-P DKI Jakarta akan menjaring nama-nama calon Gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017. Selanjutnya, nama-nama itu akan diserahkan kepada DPP PDI-P.

"Mungkin setelah arahan Pak Jokowi dan Bu Megawati (Ketua Umum PDI-P)," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD DKI tersebut.

Prasetio mengatakan, PDI-P bisa mengajukan nama calon Gubernur sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lainnya.

Ia kembali menegaskan, hingga kini, belum ada pembahasan Pilkada DKI di tubuh DPD maupun DPP PDI-P.

"Kami belum berkoordinasi dengan DPP. Jadi belum tahu," kata Prasetio.

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan, komunikasi yang dilakukan DPP PDI Perjuangan terhadap calon kepala daerah yang diusung tak hanya ditujukan kepada kader internal, tetapi juga tokoh di luar partai.

Beberapa tokoh yang sudah diajak berkomunikasi seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. 

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon kepala daerah jika ingin diusung oleh PDI-P. Kata Hasto, calon tersebut harus sosok pemimpin yang merakyat sehingga bisa diterima di tengah masyarakat.

Calon tersebut juga harus memahami seluk-beluk persoalan yang terjadi di DKI Jakarta.

"Selain itu, mereka juga harus menjadi bagian dari sekolah partai yang nanti akan tetap dilanjutkan sebagai tradisi membangun kepemimpinan politik yang baik dan merakyat," kata Hasto.

Ia menargetkan, calon tersebut sudah dapat diketahui pada pertengahan tahun ini. (Baca: PDI-P Jalin Komunikasi dengan Ahok, Risma, Ganjar, dan Djarot Jelang Pilkada DKI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com