Dibuatkan Gedung Parkir, Kapolda Metro Jaya Puji Ahok

Menurut dia, keterbatasan anggaran yang dimiliki kepolisian membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur.

"Kantor polisi banyak yang tidak layak. Gedung Densus 88 dalam 12 tahun ini juga belum selesai pembangunannya karena dana anggarannya terbatas," kata Tito saat menyampaikan sambutan dalam groundbreaking pembangunan gedung parkir di Mapolda Metro Jaya, Rabu (2/3/2016).

Hanya ada dua terobosan yang dapat menyelesaikan masalah itu. Pertama, pemerintah daerah yang memiliki dana anggaran berlimpah, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua, pendanaan swadaya masyarakat atau program CSR.

Tito pun menceritakan pengalamannya selama dua tahun menjadi Kapolda Papua. Selama itu, satu pos polisi pun belum terbangun.

"Semua hanya angin surga di sana. Namun, sembilan bulan ini, saya melihat dengan mata kepala sendiri, Gubernur memiliki atensi untuk melakukan perbaikan TNI/Polri," kata Tito.

Jenderal bintang dua itu pun memuji langkah Basuki yang cepat mengerjakan Markas Satuan Patroli Daerah (Satrolda) Ditpolair Polda Metro Jaya di Waduk Pluit.

Kata Tito, pembahasan rencana pembangunan markas hanya berlangsung tiga hari. Kemudian, pembangunan markas itu rampung dibangun tiga bulan. Tito semakin senang ketika Basuki menjanjikan berbagai perbaikan infrastruktur.

"Beliau bangun pos polisi di Polsek Penjaringan, bagus sekali kantornya, padahal polisinya cuma lima orang. Katanya, (kantor) Polsek Cilincing juga mau dibangun. Beliau juga mau dukung pembangunan (kantor) Polrestro Jakbar dan Jakarta Pusat," kata Tito.

Gedung parkir Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya berukuran 77 meter x 64 meter. Gedung parkir itu dibangun menjadi delapan lantai dengan fasilitas helipad di atap bangunan (P-8), kemudian ditambah dengan ruang kerja administrasi kantor di lantai dasar (P-1) dan lantai 1 (P-2).

Adapun luas bangunan 30.582,82 meter persegi. Gedung parkir ini memiliki kapasitas untuk 798 mobil dan delapan bus. Pembiayaan diperkirakan mencapai Rp 70 miliar melalui kewajiban pengembang atas nama PT Jaladri Kartika Paksi (Agung Podomoro Group), dan akan rampung dalam waktu satu tahun.