Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Akan Deklarasi Dukung terhadap Ahok, PKB Kapan Menyusul?

Kompas.com - 24/03/2016, 14:53 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah mengatakan, dia telah mendapat dukungan dari tiga partai politik di luar Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan dukungannya.

Ahok menyebut partai politik itu adalah Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah perkataan Ahok, Partai Hanura mulai menunjukan sinyal kuat untuk mendukung pria asal Belitung itu. Pekan ini, Partai Hanura memutukan untuk deklarasikan dukungannya kepada Ahok.

Lalu bagaimana dengan partai lain yang awalnya disebut akan Mendukung Ahok? Ketua DPD PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, partainya tidak seperti Partai Hanura yang bisa memutuskan langsung.

"Kalau Hanura deklarasi ya bagus dong. Tapi untuk PKB sih masih nunggu penjaringanlah. Penjaringannya juga masih lama," ujar Hasbiallah di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (24/3/2016).

Hasbiallah mengatakan di internal PKB, keputusan pengurus pusat sangat menentukan. Apapun langkah yang dipilih pengurus tingkat provinsi (DPD), tetap DPP (Dewan Pengurus Pusat) yang menentukan kebijakan.

"Tinggal DPP bagaimana memutuskannya. Saya sih hanya menjalankan saja," ujar Hasbiallah.

Hasbiallah sendiri tidak menampik bahwa Ahok memang masuk penjaringan PKB. Bahkan, dukungan untuk Ahok sangat kuat dan bersaing ketat dengan musisi Ahmad Dhani. Ia mengungkapkan bahwa di tingkat pengurus anak cabang (PAC) atau kecamatan, nama Ahok sangat kuat untuk diminta kembali menjabat sebagai gubernur.

"Bukan kuat lagi. Tapi sangat kuat," kata Hasbiallah.

Hasbiallah mengatakan dua nama itulah yang akan diperhitungkan PKB.

"Kami masih penjaringan. Tapi di PAC (pengurus anak cabang) itu banyak yang menginginkan Ahok dan Ahmad Dhani," kata Hasbiallah.

Ia mengatakan, partainya belum memutuskan siapa yang akan didukung PKB. Proses penjaringan akan dilakukan melalui PAC.

"Penjaringannya tingkat kecamatan, kota baru wilayah. Dari DPW terus kyai-kyai gimana, nanti diajukan ke DPP," kata Hasbiallah.

PKB  punya 6 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jika ingin mengusung seorang calon, PKB harus berkoalisi dengan partai lain karena seorang calon harus diusung oleh minimal 22 anggota DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com