Warga Kolong Tol Wiyoto Wiyono Panik Mau Digusur meski Belum Turun SP

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan warga yang tinggal di sepanjang kolong Tol Wiyoto Wiyono mengadu kepada Komisi A DPRD DKI karena merasa mendapatkan surat peringatan pertama oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Mereka memberikan surat yang mereka kira sebagai SP 1 kepada anggota Komisi A. Namun ketika dilihat oleh Sekretaris Komisi A Syarif, surat tersebut bukan SP melainkan surat imbauan.

"Ini belum ada SP kok. Surat ini baru seruan saja, sosialisasilah dan ditandatangani oleh Lurah dan Camat. Tapi yang aneh isinya model SP karena pakai segala ada perintah untuk bongkar sendiri 3 kali 24 jam lah," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (30/3/2016).

Untuk diketahui, lokasi yang akan digusur ada di dua kelurahan yaitu Kelurahan Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan. Lokasi tersebut pernah digusur pada 2008, namun warga kembali berdatangan menempati lokasi tersebut.

Meski surat yang dikirim kepada mereka bukan SP, surat tersebut memiliki format seperti SP. Artinya sudah menyuruh warga untuk mengosongkan lokasi dalam jangka waktu tertentu. Hal itu membuat warga panik.

"Tolong Pak, anak kita ini sudah pada mau ujian semua," ujar salah seorang warga.

Perwakilan warga, Sugeng Triyadi, berharap agar SP tersebut tidak diturunkan terlebih dahulu sebelum ada permufakatan dengan warga.

"Jadi yang diminta warga sebelum SP itu sudah harus ada sosialisasi yang dipahami dan juga ada solusinya," ujar Sugeng.

"Kami mohon selama belum ada dialog, jangan dikeluarkan SP dulu. Karena kerja penerintah kan enggak hanya menertibkan kota tapi memberikan keadilan sosial bagi warga. Jangan ada SP dululah," tambah dia.

Dalam rapat tersebut, seharusnya dihadiri juga oleh Lurah Penjaringan dan Lurah Penjagalan. Namun, keduanya tidak hadir dalam rapat tersebut. (Baca: Semua Kolong Tol di Jakarta Utara Akan Disterilkan)

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi seharusnya juga hadir. Namun, yang hadir adalah perwakilannya yaitu Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Pemkot Jakarta Utara Hermawan dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Jakarta Utara Retno Daru.

Untuk diketahui, beberapa waktu yang lalu Pemerintah Kota Jakarta Utara juga telah menertibkan permukiman di kolong Tol Wiyoto Wiyono. Namun, wilayah yang ditertibkan hanyalah yang berada di sebrang Kalijodo saja.

Sebab, wilayah tersebut merupakan permukiman baru yang penduduknya semakin banyak semenjak Kalijodo akan dibongkar. Sementara permukiman warga yang mengadu di Komisi A hari ini merupakan permukiman yang sudah berdiri lebih lama.

Di sana mereka sudah memiliki PAUD, musala, bahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pilpres. Mereka juga memiliki struktur RT sendiri. Kawasan ini berada di kolong Tol Wiyoto Wiyono tepatnya dari ujung Kelurahan Penjagalan dan Penjaringan.