ICW Menyebut Calon Independen Sering Minta Bantuan Perusahaan "Leasing"

JAKARTA. KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyebut, banyak calon independen memakai jasa perusahaan pembiayaan atau "leasing" untuk membantu mendapatkan KTP agar memenuhi syarat maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Donal mengatakan, para kandidat meminta bantuan perusahan leasing karena jenis perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang memiliki akses besar dalam pengumpulan KTP.

"Kami sering mendengar calon independen meminta bantuan pada perusahaan leasing atau segala perusahaan yang memang mampu mendulang KTP secara besar," jelas Donal di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).

Disebut Donal, kegiatan tersebut menyebabkan biaya politik kandidat semakin membengkak. Dari kajian ICW, pihaknya tidak mengetahui dengan pasti berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh calon independen untuk membayar perusahaan tersebut.

"Kami tidak tahu pasti, tapi yang jelas biaya kandidat pada tahapan pra pencalonan ini jelas semakin tinggi," kata Donal. (Baca: Kata Ahok, Pengumpulan KTP "Teman Ahok" Bukan Kegiatan Politik)

Fenomena ini menurutnya sudah berlangsung cukup lama, bahkan jauh sebelum Pilkada serentak bergulir. Namun, adanya relawan seperti yang terjadi di DKI Jakarta saat ini, membawa keuntungan bagi para kandidat. Ini karena akan mengurangi transaksi antara kandidat dengan perusahaan penyedia KTP.

"Tapi, biaya juga akan tinggi karena relawan juga butuh biaya operasional," kata Donal.