Dampak Banyaknya Pejabat DKI Mundur pada Era Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Dodi Ambardi memandang pengunduran diri beberapa pejabat DKI pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak terkait politik. Melainkan tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Ahok.

"Kalau (pejabat) yang mundur satu dua orang, saya kira enggak apa-apa. Tetapi kalau akumulasinya banyak, tentu saja berpotensi melumpuhkan birokrasi," kata Dodi kepada Kompas.com, Kamis (28/4/2016).

Pergantian pejabat baru, kata dia, tidak otomatis cocok dengan kebijakan serta gaya kepemimpinan Ahok. Hal ini merupakan dampak negatif banyaknya pejabat yang mengundurkan diri.

"Positifnya, ada proses desakralisasi jabatan yang dilakukan Ahok. Terlepas dari gayanya yang keras cenderung kasar, Ahok menginginkan jabatan diperoleh berdasar kinerja," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.

"Pejabat bisa salah, kebijakan bisa direvisi. Semuanya diperlukan untuk kinerja pemerintahan," kata Dodi.

Tercatat ada tiga pejabat yang mengundurkan diri pada masa pemerintahan Ahok, yakni mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Haris Pindratno, mantan Kepala Dinas Tata Air Tri Djoko Sri Margianto, dan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Dua di antara mereka mengundurkan diri karena merasa tidak bisa berkinerja baik.

Sementara saat Ahok menjabat Wakil Gubernur DKI, ada tiga pejabat yang mengundurkan diri. Yakni mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Novizal, mantan Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan, dan mantan Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin.