Ahok: PNS Kita Terlalu Lambat dan Malas, Saya Mau Mengubah Itu

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, salah satu cara untuk memajukan sebuah negara adalah dengan memaksimalkan kerja para pegawai negeri sipil (PNS).

Namun, ia menilai, hal itu belum terjadi di Indonesia. Hal itulah yang membuat Ahok menerapkan sistem yang saat ini berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sistem tersebut membuat seorang PNS dituntut harus bekerja maksimal bila tidak ingin ditendang dari jabatannya.

"Orang bilang cara saya salah. Memang, cara yang dulu betul? Kalau betul, republik ini sudah maju, tidak kalah sama Malaysia, tidak kalah sama Singapura."

"Apa yang salah? Siapa yang salah? Salah satunya birokrat. PNS kita lambat, terlalu malas, makanya saya mau melawan untuk mengubah stigma itu," ujar dia di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).

Ahok menyampaikannya saat melantik 150 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, sistem yang kini diterapkannya di Pemprov DKI sama dengan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta.

Namun, ia menilai, tidak ada yang salah dengan sistem itu. Terlebih lagi, ia menyatakan, para PNS Pemprov DKI kini sudah mendapat gaji yang relatif tinggi.

Ahok menyatakan, di Pemprov DKI, seorang PNS yang tidak memiliki jabatan alias staf sudah mendapat gaji Rp 13 juta.

"Jadi, seorang CPNS yang baru masuk aja udah digaji Rp 13 juta, eselon IV dapat Rp 30 juta, eselon III dapat Rp 40 juta. Kerja mati-matian di bank cuma dapat Rp 4,5 juta, lho. Ya wajar, dong, saya menuntut PNS bekerja profesional seperti swasta," kata Ahok.

Ahok menyadari, sistem yang dibangunnya tidak disenangi oleh banyak PNS. Namun, Ahok menekankan, ia tidak akan peduli.

"Banyak yang masih ingin mending kayak dulu, gaji kecil, tetapi sembatannya besar. Saya kira, Anda masih tertidur dan bermimpi," ujar dia.