JAKARTA, KOMPAS.com — Saat menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/5/2016), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sempat ditanya seputar asal mula munculnya kontribusi tambahan 15 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP) kepada pengembang pulau reklamasi.
Ahok menjawab bahwa munculnya angka 15 persen itu adalah hasil kajian yang dilakukan konsultannya.
"Ditanya dari mana datangnya, saya bilang enggak tahu juga. Kan ada konsultan yang hitung-hitung. Mereka (penyidik) juga tahu kok. Mereka hanya mau cross check dari mana dasarnya," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (11/5/2016).
Menurut Ahok, hitung-hitungan konsultan itu diputuskan dalam rapat yang direkam dan videonya diunggah ke YouTube. Informasi itu turut ia sampaikan ke penyidik KPK.
Dari penjelasan itu, Ahok menyebut penyidik KPK kemudian menanyakan kenapa dalam rapat itu ia tidak mengikutsertakan perusahaan-perusahaan yang menjadi pengembang pulau reklamasi.
Menurut Ahok, pengembang tidak diikutsertakan karena sudah dipastikan bahwa mereka tidak akan setuju dengan angka 15 persen itu. Menurut Ahok, pengembang menginginkan agar kontribusi tambahan terhadap mereka hanya 5 persen dari NJOP lahan yang terjual di pulau reklamasi.
"Jadi kalau pihak swasta masih menolak kenapa diajak? Jadi ini keputusan kami gitu lho," ujar Ahok.
Kepada penyidik KPK, Ahok mengaku juga menjelaskan kenapa kontribusi tambahan yang dikenakan terhadap pengembang mengacu ke NJOP lahan terjual, bukan ke keuntungan.
Ahok kemudian menjawab bahwa penggunaan acuan keuntungan rawan dimanipulasi oleh pengembang.
"Pengusaha, kalau dia bohong untungnya kecil gimana? Kalau dia bilang cuma untung 10 perak, padahal dia jual keperusahaan lain untungnya 100, 100 ini enggak dibagi."
"Makanya, saya bilang lebih baik pakai NJOP. Kalau dibilang untung cepek, mutusin untung siapa? Di BPK nanti ke BPKP atau Dinas Pajak? Kita tahu sendiri orang bayar pajak berapa?" kata Ahok.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
