Mencari Rusunawa di Jakarta Selatan untuk Warga yang Digusur

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penertiban pemukiman liar di Jakarta Selatan terpaksa harus ditunda. Tiga pemukiman yang dijadwalkan ditertibkan pertengahan tahun ini antara lain Bukit Duri, Lauser, dan Rawajati.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengeluarkan surat peringatan (SP 1) bagi warga Lauser. Sementara untuk Bukit Duri dan Rawajati baru pada tahap sosialisasi. Pada awal sosialisasi, pemerintah tidak memberi alternatif tempat tinggal bagi warga. Bahkan untuk Lauser, Wali Kota Tri Kurniadi sempat memastikan warga yang bertahun-tahun menduduki tanah PD PAM Jaya tidak akan mendapat rusun.

Warga memang sampai saat ini tidak mau alternatif apapun selain rumah mereka tidak ditertibkan. Masalah dan urgensi dari tiga daerah ini sangat berbeda. RW 10 hingga 12 Bukit Duri merupakan prioritas penertiban teratas.

Penertiban Bukit Duri termasuk dalam program Pemprov untuk menormalisasi Ciliwung setelah Kampung Pulo. Sisa unit di Rusun Jatinegara Barat yang tidak terisi penuh oleh Kampung Pulo, rencananya akan dijadikan relokasi bagi Bukit Duri yang masih berdekatan. Namun 100 unit rusun tersebut kini telah ditempati oleh warga Kalijodo. Sehingga, pemerintah harus mencari rusun lain.

Sedangkan untuk Rawajati, 90 KK yang berdampak ini tidak tinggal di bantaran kali. Mereka tinggal di samping rel, di tanah yang diakui milik negara.

Berbeda dengan Lauser dan Bukit Duri yang menolak rusun, warga Rawajati justru ingin direlokasi ke rusun. Namun mereka meminta agar relokasi tidak jauh dari tempat tinggal mereka, masih di Jakarta Selatan.

Kendati persoalannya berbeda, ketiga pemukiman ini memiliki satu permasalahan sama yaitu terkait rusun untuk relokasi. DPRD DKI Jakarta Rabu (1/6/2016) hadir dalam rapat bersama Pemkot Jakarta Selatan.

Mereka meminta penertiban ditunda hingga rusun tersedia dan warga satu suara untuk ditertibkan.

"Pemerintah memang yang punya lahan. Tapi di sisi lain masyarakat sudah lama tinggal di situ, minimal mereka dapat rusun lah," ujar Ketua Komisi A DPRD, Riano Ahmad. (Baca: DPRD DKI Minta Penertiban Lauser Ditunda Sampai Ada Kesepakatan dengan Warga)

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi akhirnya mengubah kebijakannya. Ia yang tadinya tidak ambil pusing soal ketersediaan rusun untuk menampung warga, kini menanti kesiapan Rusunawa Rawa Bebek di Jakarta Timur cukup untuk seluruh warga yang terdampak penertiban.

Tri bahkan telah mengajak warga Bukit Duri untuk mengunjungi rusunawa tersebut. Sebagian warga bahkan antusias pindah.

"Warga relokasi Bukit Duri sudah siap mau pindah, kemarin saya ke Rusun Rawa Bebek, ukurannya 6 x 6, dua kamar, malah warga bilang, 'sudah bisa pindah belum?', saya bilang airnya belum ada, insya Allah akhir Mei sudah siap," kata Tri pekan lalu.

Di sisi lain, bagi warga Rawajati, alternatif ini dinilai menyusahkan. Pasalnya, rusun itu terlalu jauh dari tempat mereka bekerja dan anak mereka bersekolah.

Warga pun tetap meminta rusun disediakan di Jakarta Selatan. (Baca: Penertiban Warga Bukit Duri, Rawajati, dan Lauser Tunggu Ketersediaan Unit Rusun Rawa Bebek )

Tri sebelumnya mengatakan ia masih berkonsultasi dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Hal ini terutama berkaitan dengan rusun bagi warga TPU Menteng Pulo yang rumahnya telah ditertibkan.

Warga pun terpaksa menempati sisa bangunan yang belum dihancurkan sampai rusun tersedia bagi mereka. Jakarta Selatan dengan lebih dari 200 apartemen, kini kesulitan mencari rusunawa bagi warga yang telah dan akan ditertibkan.

Tidak adanya rusunawa bagi warga membuat pemerintah harus merelokasi warganya ke kotamadya lain sembari menunggu pembangunan rusun. Dua rusun yang akan dibangun di Jakarta Selatan adalah Pasar Rumput dan Pasar Minggu. Proyek yang dipimpin langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini diperkirakan baru rampung sekitar tahun 2018. (Baca: Tak Takut Warga, Wali Kota Jaksel Pastikan Lauser Ditertibkan Usai Lebaran)