Pemprov DKI dan Tergugat Lainnya Tak Hadir, Sidang "Class Action" Warga Bukit Duri Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perdana gugatan class action warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, terhadap Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Pemprov DKI Jakarta, dan Pemkot Jakarta Selatan, terkait normalisasi Sungai Ciliwung, Selasa (7/6/2016), ditunda.

Sebab, semua tergugat dalam perkara ini tidak menghadiri sidang perdana tersebut.

"Sidang tidak bisa dilanjutkan karena tergugat tidak bisa hadir," ujar Ketua Majelis Hakim Riyono di Ruang Sidang Candra I, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.

(Baca juga: Sidang Perdana "Class Action" Digelar, Warga Bukit Duri Datangi PN Jakpus)

Ketua Majelis Hakim menyebutkan, sidang akan ditunda selama dua pekan. "Sidang akan kita tunda dua minggu. Sidang akan dilanjutkan kembali hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016," kata Riyono.

Dalam waktu tersebut, pihak pengadilan akan kembali melayangkan surat panggilan kepada pihak-pihak tergugat untuk menghadiri persidangan.

Salah satu kuasa hukum penggugat, Vera WS Soemarwi, mengatakan, ketidakhadiran tergugat menunjukkan bahwa mereka tidak taat pada pengadilan.

Padahal, pihak penggugat sudah memberikan informasi langsung kepada mereka.

"Itu nunjukkin mereka tidak taat pengadilan. Begitu kami daftar, kami menyampaikan kepada Pemprov supaya mereka mengetahui kami sudah mengajukan proses gugatan. Itu sudah diterima langsung oleh mereka," tutur Vera seusai persidangan.

(Baca juga: Ahok Tunggu Putusan "Class Action" Warga Bidaracina)

Sementara itu, salah satu perwakilan penggugat, Sandyawan Sumardi, menyebutkan, seharusnya tergugat datang untuk membuktikan bahwa mereka tidak takut.

"Sebaiknya hadir karena gugatan ini resmi. Sebagai pelayanan masyarakat harus menunjukkan contoh demokrasi meski yang digugat itu pemerintah sendiri. Tidak ada alasan untuk mereka takut karena justru warga yang ditakut-takuti," ucap Sandyawan.