PDI-P: Manuver Politik Ahok adalah Hal yang Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menilai, manuver politik yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jelang Pilkada DKI 2017 merupakan hal yang wajar.

Ahok mengklaim bahwa dirinya akan mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pilkada mendatang.

"Wajar saja kalau Ahok selalu membuat manuver politik yang akan menguntungkan kepentingan dirinya, termasuk mengklaim bahwa dia akan mendapatkan dukungan politik dalam Pilkada DKI 2017 dari Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Ia mengatakan, politik merupakan hal dinamis. Ahok pun bisa saja mendapat dukungan politik dari PDI-P dalam Pilkada DKI 2017 meski saat ini ia mengatakan akan maju lewat jalur independen.

Namun, Basarah menegaskan soal "mazhab" PDI-P. Sebagai partai politik yang berpaham ideologi Pancasila, PDI-P tak dapat mendukung calon perseorangan.

"Satu hal yang pasti, PDI-P tidak akan mungkin mendukung calon perseorangan karena hal itu akan bertentangan dengan 'mazhab' ideologi PDI-P yang berpahamkan ideologi Pancasila," kata Basarah.

Ideologi Pancasila, kata Basarah, mengutamakan gotong royong atau kolektivisme. Hal itu diterjemahkan dengan perjuangan politik lewat jalan kepartaian.

Sementara itu, calon perseorangan, menurut Basarah, merupkan turunan dari paham individualisme-liberalisme. Maka dari itu, antara calon perseorangan dan PDI-P tak akan menyatu.

"Hal itu ibarat minyak dan air yang tidak mungkin bisa menyatu," tambah Basarah.

Ahok mengaku telah bertemu Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Ahok mengatakan bahwa Megawati menyarankan agar dirinya tetap berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017. Djarot merupakan kader PDI-P yang saat ini menjadi wakil Ahok.