JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok punya dua jalur yang terbuka untuk menuju Pilkada DKI 2017, yaitu lewat jalur independen atau partai politik. Namun pertarungan sebenarnya ada pada saat pemungutan suara nantinya.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, mengatakan semua pilihan terkait dua jalur itu memiliki risiko masing-masing. Apapun yang akan dipilih Ahok, masing-masing pihak, yaitu pihak partai politik dan para pendukung dari jalur independen, harus diberi pemahaman.
"Jadi sekali lagi ini kuncinya ada di Ahok. Ahok harus mengomunikasikan agar kedua pihak ini bisa saling kompromi," kata Arie kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2016).
Jika Ahok memilih jalur partai politik, Ahok harus bisa menjelaskan kepada "Teman Ahok" (kelompok relawan yang selama ini mendukungnya maju lewat jalur independen) bahwa dia tidak akan didikte oleh partai politik.
Ahok harus menjaga agar dukungan Teman Ahok tidak menguap. Jika Ahok memilih jalur independen, Ahok juga harus memastikan bahwa partai politik menerima kondisi itu. Ahok harus meyakinkan partai bahwa pilihannya maju lewat jalur independen bukan berarti mengenyampingkan peran partai politik dalam demokrasi.
"Tentu juga butuh dukungan parpol di parlemen nantinya. Menurutku kalau maju (lewat jalur) independen ya parpol pendukung itu bisa bermitra. Paling enggak nanti tidak memboikot, cenderung mendukung dan mengontrol," ujar Arie.
Partai Nasdem, Hanura, DPD Partai Golkar DKI telah mendeklarasikan dukungan kepada Ahok.
Untuk dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, partai politik harus memiliki kursi minimal 20 persen dari total anggota DPRD DKI Jakarta, atau sekitar 22 kursi. Jika dijumlahkan, total dukungan partai politik kepada Ahok kini sudah mencapai 24 kursi, dengan rincian Partai Nasdem memiliki 5 kursi, Partai Hanura dengan 10 kursi, dan Partai Golkar dengan 9 kursi.
Sementara itu, berdasarkan data dari situs temanahok.com, Teman Ahok tengah menghitung mundur pengumpulan satu juta data KTP. Hingga Senin lalu, sudah ada 981.245 data KTP yang terkumpul. Mereka hanya kekurangan sekitar 18.755 data KTP untuk mencapai satu juta data KTP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.