Pemkab Tangerang dan Warga Dadap Mediasi di Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Tangerang dan warga Dadap akan melakukam mediasi di kantor Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Senin (27/6/2016). Mediasi tersebut berkaitan rencana penataan permukiman di Dadap.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirza mengungkapkan mediasi hari ini merupakan tindak lanjut dari imvestigasi Komnas HAM.

"Hari ini akan tindaklanjuti hasil Komnas HAM klarifikasi ke Pemda dan ke lokasi masyarakat secara terpisah. Mereka secara independen mencari informasi," kata Iskandar di Komnas HAM, Jakarta, Senin.

Dalam mediasi itu, Pemkab rencananya akan mendengarkan hasil klarifikasi dari Komnas HAM. Selain itu, juga akan menjelaskan kembali perihal program penataan Dadap, bila diperlukan dalam mediasi tersebut. Iskandar menegaskan akan tetap konsisten untuk melakukan penataan di permukiman Dadap.

"Mudah-mudahan dari hasil mediasi ini ada persepsi yang sama," sambung Iskandar.

Dalam mediasi kali ini, Bupati Iskandar Ahmed Zaki Iskandar tak ikut hadir karena masih rapat paripurna. Mediasi itu diwakili oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani langsung penataan di Dadap.

Selain itu, PT Angkasa Pura II juga turut serta dalam mediasi hari ini. Penertiban di Dadap sempat ditunda karena terjadi penolakan oleh warga. Penolakan sempat membuat kericuhan saat Pemkab Tangerang hendak memberikan SP-2 pada Selasa (10/5/2016). (Baca: Terkait Rencana Penggusuran Dadap, Komnas HAM Temukan Fakta-fakta Ini)