Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Penertiban Dadap, Dialog Warga dengan Bupati Diupayakan Sebelum Ramadhan

Kompas.com - 30/05/2016, 13:06 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Ombudsman RI selaku mediator dalam masalah penertiban Kampung Baru Dadap di Kosambi, Kabupaten Tangerang, menjadwalkan pertemuan pertama antara warga dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan tahun ini.

Hal itu dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian di antara keduanya yang hingga kini masih belum menemukan titik temu.

"Kami sebelumnya sudah memberikan catatan-catatan mengenai duduk perkara permasalahan ini yang harus dipelajari kedua belah pihak sebelum pertemuan digelar. Pertemuan pertama diusahakan sebelum memasuki bulan puasa," kata Komisioner Ombdusman RI Alamsyah Saragih kepada pewarta, Senin (30/5/2016).

Catatan yang dimaksud oleh Alamsyah ada soal perbedaan pandangan antara warga Dadap dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang penertiban di sana. Perihal penataan, Pemkab Tangerang menilai kawasan Dadap nantinya akan diubah menjadi sebuah tempat dengan wajah baru, yakni tempat wisata, pusat kuliner khas hidangan laut, dan pusat kegiatan Islam, salah satunya Islamic Center.

Sedangkan warga menganggap, daerah Dadap sudah bersih dari lokalisasi dan berbagai bentuk kegiatan prostitusi jauh sebelum Surat Peringatan Pertama (SP-1) diberikan, sehingga tidak perlu ada penggusuran lagi. (Baca: Soal Penertiban Dadap, Pemkab Tangerang Jadwalkan Pertemuan dengan Warga Pekan Ini)

Kemudian soal status lahan. Pemkab Tangerang menyebutkan, tanah yang akan ditertibkan di Kampung Baru Dadap itu adalah lahan milik negara, dalam hal ini milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta.

Namun, warga menganggap, tanah di sana bukan sepenuhnya milik negara, karena ada tanah yang bersertifikat yang berawal dari tanah garapan sejak tahun 1975. Selain itu, tentang pemberdayaan ekonomi warga, Pemkab Tangerang menilai penataan oleh mereka nantinya akan mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan warga di sana.

Sedangkan warga menilai, mereka lebih nyaman sebagai nelayan dan sudah cocok dengan kondisi mereka saat ini, yakni melaut dan mencari ikan setiap hari. Poin-poin itu nantinya akan dibahas dalam pertemuan Pemkab Tangerang dengan warga. (Baca: Menurut BPN, Begini Status Lahan di Dadap yang Bakal Terkena Penertiban )

Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Pemkab Tangerang memastikan akan tetap menertibkan Kampung Baru Dadap, meski rencana penertiban sempat mendapat penolakan dari warga yang berujung kericuhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com