Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penertiban Dadap, Pemkab Tangerang Jadwalkan Pertemuan dengan Warga Pekan Ini

Kompas.com - 23/05/2016, 20:11 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menjadwalkan pertemuan dengan warga Kampung Baru Dadap untuk membahas rencana penertiban yang sempat tertunda. Pertemuan itu akan diadakan pada Jumat (27/5/2016) mendatang.

"Kalau belum ada perubahan, rencananya pertemuan dilaksanakan tanggal 27 Mei. Cuma, tempatnya belum dipastikan mau di mana, apakah di Kantor Ombudsman lagi atau di Kantor Pemkab Tangerang," kata Camat Kosambi Murhadi kepada Kompas.com, Senin (23/5/2016) sore.

Sebelumnya, dalam sebuah pertemuan antara Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dengan perwakilan warga Dadap di Kantor Ombudsman RI, Jumat (20/5/2016) lalu, disepakati agar penertiban ditunda terlebih dahulu dan rencana penertiban dibicarakan lebih lanjut oleh pihak Pemkab Tangerang bersama warga Dadap.

Adapun berdasarkan rencana awal, penertiban Kampung Baru Dadap seharusnya dilaksanakan pada pekan ini. (Baca: Penertiban Dadap Ditunda, Warga Tetap Menolak Penggusuran)

Menurut Murhadi, sejak tahapan sosialisasi sampai pemberian Surat Peringatan Pertama (SP-1) hingga Surat Peringatan Kedua (SP-2) yang sempat tertunda akibat ricuh, Zaki sudah membuka lebar kesempatan warga untuk berdialog. Tetapi, pendapat yang berbeda diutarakan dari pihak warga Dadap.

Kuasa hukum warga Dadap dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tigor Hutapea, meminta supaya Zaki menjelaskan secara menyeluruh dan transparan, apa tujuan sebenarnya dari penertiban Kampung Baru Dadap.

Warga awalnya sempat mengira bahwa lokasi yang akan ditertibkan hanyalah lokalisasi dan tempat prostitusi Dadap Ceng In yang memang berada di kawasan Kampung Baru Dadap. Namun dalam perkembangannya, justru penertiban juga menyasar rumah-rumah warga yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan.

"Sebenarnya, warga terbuka untuk dialog. Warga maunya, Bupati bicara terus terang, untuk apa penertiban di sana. Tujuannya apa. Karena kemarin-kemarin, kan masih seperti kamar gelap, warga enggak tahu apa-apa lalu mau digusur," tutur Tigor.

Dari simpang siurnya informasi yang beredar di kalangan warga, bahkan Zaki sempat diisukan sengaja menertibkan Kampung Baru Dadap untuk memuluskan proyek reklamasi yang memang berada tidak jauh dari sana, yaitu reklamasi Pulau A oleh pengembang PT Agung Sedayu Group yang membangun permukiman PIK 2.

Hal itu telah dibantah oleh Zaki dengan mengatakan tujuan utama penertiban adalah untuk membuat taman, masjid, dan pusat kuliner hidangan khas laut. (Baca: LBH Jakarta: Tiga Warga Dadap Punya Sertifikat Hak Milik Tanah)

Kompas TV Warga Dadap Gembira Senin Depan Tak jadi Digusur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com