JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Tangerang meminta warga yang pro terhadap rencana penertiban kawasan Dadap dilibatkan dalam mediasi dengan warga yang menolak rencana penertiban tersebut.
"Yang saya inginkan tiga faksi. Satu, yang pro; dua, yang netral; tiga, yang kontra. Kalau tadi dilanjutkan, kami yang mundur," ujar Sekda Kabupaten Tangerang Iskandar di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Ia juga membantah telah membawa massa tandingan dalam mediasi dengan warga Dadap yang berlangsung di Kantor Komnas HAM hari ini.
"Enggak ada masa tandingan. Kami tak bawa massa tandingan," kata Iskandar menanggapi langkah warga Dadap yang menolak melanjutkan mediasi dengan alasan Pemkab Tangerang membawa massa tandingan.
(Baca juga: Mediasi antara Pemkab Tangerang dan Warga Dadap Gagal)
Menurut Iskandar, massa yang datang ke Komnas HAM tersebut adalah perwakilan dari tokoh lintas ulama di Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Kedatangan mereka ke Komnas HAM, kata dia, murni untuk mendukung program penataan yang direncanakan Pemkab Tangerang.
Iskandar lantas menyebut warga Dadap mengada-ada dengan menyebut pihak Pemkab Tangerang membawa pihak tak berkepentingan saat mediasi.
"Itu mah alasan mereka doang mau menghindari pertemuan," ucap Iskandar.
(Baca juga: Pemkab Tangerang dan Warga Dadap Mediasi di Komnas HAM)