Djarot: Jika Bisa di Bawah NJOP, Kenapa Harus "Appraisal"?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan tak setuju dengan anggapan bahwa instansi pemerintah harus membeli lahan berdasarkan harga taksiran atau "appraisal".

Ia berpandangan, pemerintah juga bisa membeli lahan dengan harga di bawah nilai jual di bawah nilai jual objek pajak (NJOP).

"Jadi begini, appraisal itu kan lebih tinggi. Kalau penjual mau di bawah NJOP, kenapa kita mesti appraisal. Sebagai pembeli kita kan harus cari yang lebih murah," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (29/6/2016).

Menurut Djarot, pembelian lahan seharusnya menggunakan prinsip mencari lahan dengan harga yang semurah-murahnya.

"Asalkan tanah itu clear," ujar dia.

Harga appraisal sendiri adalah harga yang ditentukan berdasarkan tim penilai. Sementara harga NJOP berdasarkan harga yang ditetapkan BPN. Harga appraisal dipastikan pasti akan lebih mahal dari NJOP.

Salah satu pengadaan lahan Pemprov DKI yang menggunakan harga appraisal adalah dalam pembelian lahan untuk rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya mengatakan pembelian berdasarkan apparaisal karena tak mau kasus RS Sumber Waras terulang.

"Karena pengalaman (pembelian lahan) RS Sumber Waras. Makanya saya takut," kata Ahok.

Saat membeli lahan dari RS Sumber Waras pada 2014, Pemprov DKI menggunakan harga NJOP. Namun bermasalah karena ditemukan indikasi kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Mendingan tanya appraiser (penaksir harga), kalau appraiser kan dia biasanya teliti betul, layak enggak layak macam-macam," kata Ahok.