Ahok Akan Ubah Sistem Presensi PNS DKI agar Tak Diakali

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin ada unsur kesengajaan di balik rusaknya mesin presensi pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta pada Senin (11/7/2016).

Menurut dia, kerusakan semacam itu sudah sering terjadi. Oleh karena itu, Basuki berencana mengubah sistem presensi PNS Pemprov DKI.

Ke depannya, lanjut dia, presensi tidak boleh dilakukan secara manual, meskipun mesin presensi rusak.

(Baca juga: Ahok Penasaran Seberapa Besar Tikus yang Gigit Kabel Mesin Presensi PNS DKI)

Dengan cara ini, ia yakin tidak akan ada lagi PNS yang berani mengakali mesin presensi dengan tujuan bisa melakukan presensi manual.

"Kalau sanksi mau cari alasannya gimana? Akhirnya kami buat sesuatu yang lebih keras. Kerasnya gimana? Kalau ada alat elektronik rusak, ya sudah enggak dapat TKD (tunjangan kinerja daerah)," kata pria yang dikenal dengan nama Ahok ini di Balai Kota, Selasa (12/7/2016).

Seperti diberitakan, sebanyak 1.217 mesin presensi PNS offline sehingga kehadiran 6.072 PNS tidak tercatat.

Namun, tak diketahui apakah PNS tersebut memang tidak hadir, atau hadir tetapi tak tercatat mesin presensi.

Karena kondisi itu, Ahok mengaku tidak bisa memberikan sanksi berupa pemotongan TKD.

"Enggak bisa dipotong. Karena rusak, mereka langsung ngajuin manual. Enggak apa-apa, saya di sini sabar kok," ujar Ahok.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, beberapa kabel fiber optic mesin presensi putus karena digigit tikus saat libur panjang Lebaran.

"Karena kejadiannya kemarin habis libur lama, mungkin waktu itu ada sesuatu, kami akan cek laporan kondisi offline dan online mesin presensinya," ujar Dian di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).

(Baca juga: Mesin Presensi PNS DKI Banyak yang "Offline", Disebut Kabelnya Digigit Tikus)