Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD DKI Sebut Kebijakan Pelat Nomor Ganjil Genap Pasti Gagal

Kompas.com - 18/07/2016, 19:57 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, meragukan efektivitas kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap demi mengurai kemacetan.

Afni juga mengkritik petugas Satpol PP yang awalnya akan diperbantukan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan ganjil genap saat uji coba pada 27 Juli-26 Agustus 2016.

"Apakah mungkin ganjil genap itu akan sukses? Kalau membutuhkan biaya besar, tidak apa-apa, dibanding ganjil genap pakai tenaga manusia. Saya tidak bisa membayangkan. Satpol PP juga tidak bisa membantu di lalu lintas, bukan tupoksinya," kata Afni dalam rapat bersama Komisi B dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Senin (18/7/2016).

Afni mengkritik metode pengawasan kebijakan ganjil genap.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, akan ada pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di setiap lampu lalu lintas kawasan ganjil genap.

Ada empat petugas Dishubtrans yang ditempatkan di setiap lampu lalu lintas. Mereka bertugas memeriksa STNK pengendara secara acak untuk mengecek apakah pelat nomornya sesuai atau dipalsukan. Pemeriksaan dilakukan ketika lampu lalu lintas sedang dalam kondisi merah.

"Cara Bapak menilang di setiap sudut lampu merah itu menimbulkan kemacetan karena manusia yang bekerja. Kemungkinan keterlambatan itu ada. Kalau di luar negeri, setiap kilometer pasang CCTV. Kalau ganjil genap gagal, apa yang akan dilakukan?" tutur Afni.

Andri memastikan bahwa pengawasan kebijakan ganjil genap tidak akan mengganggu arus lalu lintas. Petugas Dishubtrans yang ditempatkan tidak akan memeriksa semua pengendara yang sedang berhenti saat lampu merah.

"Pokoknya saya sudah pesan, penerapan pengawasan ini tidak boleh mengganggu arus lalu lintas. Di satu titik traffic light (TL), dijaga empat petugas. Nanti ada polisi juga yang dampingi," ujar Andri.

Ada 15 lampu lalu lintas di sepanjang jalur penerapan kebijakan itu, yakni sepanjang Jalan MH Thamrin, Sudirman, hingga Gatot Soebroto. Dengan begitu, total personel Dishubtrans yang ditugaskan untuk berjaga di semua lampu lalu lintas adalah 60 orang.

Pemeriksaan STNK ini merupakan satu dari dua metode pengawasan kebijakan ganjil genap. Metode lainnya adalah pengamatan terhadap pelat nomor kendaraan yang akan dilakukan oleh personel Ditlantas Polda Metro Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com