Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Djarot soal Soerjadi Soedirdja

Kompas.com - 21/07/2016, 13:05 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengenang jasa Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997, Soerjadi Soedirdja. Ia menjelaskan, Soerjadi juga merupakan Menteri Dalam Negeri yang menandatangani surat keputusan (SK) saat dirinya menjadi Wali Kota Blitar beberapa tahun yang lalu.

"Saya enggak akan pernah lupa sama Pak Soerjadi. Pak Soerjadi Mendagri yang menandatangani SK saya menjadi Wali Kota Blitar," kata Djarot, saat pengukuhan Pengurus Paguyuban Werdatama Jaya Provinsi DKI Jakarta Periode 2016-2020, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Pada kesempatan itu, Soerjadi turut menghadiri acara tersebut. Hadir juga dalam acara itu, mantan Menko Kesejahteraan Rakyat Haryono Suyono, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, serta anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Petra Lumbuun.

Dalam sambutannya, Djarot menjelaskan, masyarakat tidak boleh melupakan sejarah yang telah diperjuangkan oleh para generasi pendahulu. Ia mengaku prihatin karena, menurut dia, saat ini banyak generasi muda yang melupakan jasa para pendahulunya.

"Tanggung jawab kami adalah memperbaiki kelemahan dahulu. Saya sangat betul-betul prihatin generasi sekarang mengubur apa yang sudah dikerjakan pendahulunya," kata Djarot.

Kompas TV Djarot Akan Dipasangkan dengan Sjafrie Sjamsoeddin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com