Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Hasil Reses Fraksi PDI-P Berbeda dengan Survei SMRC

Kompas.com - 22/07/2016, 15:47 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Gembong Warsono menilai wajar jika hasil reses Fraksi PDI-P berbeda dengan survei SMRC. Gembong mengatakan hal ini karena warga yang dijadikan objek antara SMRC dan Fraksi PDI-P berbeda.

Untuk diketahui, sebanyak 80 persen warga serta anak ranting sudah tidak menghendaki petahana (incumbent) Basuki Tjahaja Purnama kembali memimpin di Ibu Kota. Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2016, sebanyak 25,6 persen responden memilih PDI-P sebagai partai politik yang didukungnya pada pemilu.

Dari persentase tersebut, mayoritas responden mendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017. Gembong mengatakan alasan pertama karena PDI-P sampai sekarang belum memutuskan siapa yang akan diusung menjadi cagub.

"Kalau ada pemilih PDI-P yang kemarin memberikan KTP untuk petahana, itu karena PDI-P sampai sekarang belum memutuskan calon gubernur," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat, (22/7/2016).

Gembong mengatakan warga yang memilih PDI-P pasti akan kembali mendukung partai tersebut ketika cagub definitif diumumkan.

"Mereka akan kembali," ujar Gembong. (Baca: Hasil Survei Dukungan untuk Ahok Berbeda dengan Hasil Reses Fraksi PDI-P)

Warga miskin

Alasan kedua, kata Gembong, apa yang dilakukan oleh anggota Fraksi PDI-P bukanlah survei. Melainkan reses yang kebanyakan dilakukan di kawasan kumuh, tempat tinggal kaum menengah ke bawah.

80 persen warga yang menolak mendukung petahana yang dimaksud PDI-P adalah warga miskin.

"Jadi kan bicara segmennya. Kalau masyarakat menengah ke bawah dari yang kita tanya tidak mau lagi mendukung petahan. Tapi kalau masyarakat lain yang tinggal di Pondok Indah mungkin masih mendukung," ujar Gembong.

Gembong mengatakan di sinilah letak perbedaan keduanya. Hal yang dilakulan SMRC adalah survei yang mencakup berbagai kalangan masyarakat. Sementara Fraksi PDI-P hanya mengumpulkan pandangan dari masyarakat menengah ke bawah saja.

"Jadi kami tidak membantah SMRC karena itu kan ilmiah. Saya sampaikan ini hanya perbedaan segmentasi dan objek saja," ujar Gembong. (Baca: Fraksi PDI-P DPRD DKI: 80 Persen Warga Tak Kehendaki "Incumbent")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com