Menanti Gebrakan "Koalisi Kekeluargaan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh partai politik membuat gebrakan terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 pada Senin (8/8/2016) kemarin. Mereka menyepakati untuk membentuk "Koalisi Kekeluargaan".

Tujuh partai politik itu adalah PDI-P, Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB dan PAN. Koalisi itu diakui didasari oleh persamaan persepsi terkait pemimpin Jakarta di masa mendatang dan sepakat tak lagi mendukung bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH menuturkan ada tujuh kriteria pemimpin Jakarta menurut Koalisi Kekeluargaan. Tujuh kriteria itu, yakni arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih dan cerdas. Kriteria itu merupakan usulan dari setiap partai politik dalam pertemuan di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016) kemarin.

"Tidak bicara orang per orang tapi kami berhasil formulasikan kriteria, seperti apa pemimpin Jakarta yang akan diperjuangakan untuk dipilih warga Jakarta," kata Bambang.

Belum dibicarakannya soal figur bukan tanpa alasan. Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI-P DKI Jakarta, Gembong Warsono, perlu kesepahaman antara partai politik terkait pilkada sebelum membahas figur pemimpin Jakarta.

"Kalau bahas nama duluan, nanti akan susah. Saat ini kami baru satukan pemikiran dan akan bahas nama di pertemuan selanjutnya," sambung Gembong.

Bukan lawan Ahok

Meskipun berniat untuk memunculkan kondisi head to head pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Koalisi Kekeluargaan membantah bila disebut terbentuk untuk melawan Ahok. Saat ini, baru Ahok yang siap maju Pilkada dengan bekal 24 kursi DPRD DKI dari tiga partai pendukungnya, Golkar, Hanura dan Nasdem.

"Enggak, enggak ada lah. Gak ada koalisi menantang Ahok. Koalisi ini koalisi kebersamaan dalam rangka mencari sosok pemimpin Jakarta lebih baik," ucap Gembong.

Menurut Gembong, dari tujuh partai politik, semuanya menilai bahwa belum ada komunikasi baik antara legislatif dan eksekutif di DKI Jakarta. Masalah komunikasi itu berdampak pada terhambatnya penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Fungsinya bagaiamana dua lembaga ini bersinergi dalam rangka mengharapkan kota Jakarta lebih baik. Intinya seperti itu," kata Gembong.

Belum final

Kesepakatan Koalisi Kekeluargaan saat ini baru ditetapkan oleh pengurus masing-masing partai di  tingkat Provinsi DKI Jakarta. Masing-masing partai nantinya akan membawa hasil pertemuan itu kepada pengurus pusat untuk ditetapkan apakah resmi berkoalisi atau memilih jalan lain.

"Semua dari tujuh partai yang ada (diputuskan pengurus pusat). Mau tidak mau harus dikomunikasikan kembali visi dan misinya," kata Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hadi Purnomo.

Menurut Eko, masing-masing partai memiliki mekanisme sendiri. Mekanisme tersebut juga disebut berbeda.

"Ada yang langsung diputuskan oleh tingkat DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), tapi ada juga yang harus dibawa untuk ditindaklanjuti di DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," kata Eko.

Saat ditanya apakah keputusan DPP partai bisa berbeda dengan DPW, Eko hanya berharap hal itu tak terjadi.

"Insya Allah kami sepakat," ucapnya.