Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut Transjakarta: Kami Tak Pernah Arahkan Karyawan untuk Beli Seragam

Kompas.com - 31/08/2016, 18:56 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, pihaknya tidak mewajibkan atau mengarahkan semua karyawan PT Transjakarta untuk membeli seragam menggunakan uang mereka sendiri.

"Kami enggak pernah mengarahkan mereka (karyawan) untuk beli seragam," ujar Budi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Budi menyebut, hingga kini masih ada karyawan on board PT Transjakarta yang menggunakan batik, bahkan seragam putih.

Hal itu terjadi karena tidak adanya keharusan dari PT Transjakarta untuk membeli seragam.

(Baca juga: Direktur Utama: Transjakarta Tak Mungkin Bayar Gaji Pegawai di Bawah UMP)

Budi juga menyatakan bahwa PT Transjakarta menyiapkan seragam untuk karyawannya.

"Enggak (ada kewajiban membeli sergam), kita adain. Cuma memang pengadaan ini lagi kita desain dengan suatu warna yang baru, desain model yang baru. Mungkin bulan depan baru ada lagi," kata dia.

Dari keterangan-keterangan yang dia terima, kemungkinan para mantan karyawan yang mengatakan perusahaan mewajibkan mereka membeli seragam itu merujuk pada pengalaman mereka bekerja sebelumnya.

"Dari keterangan-keterangan yang ada, mereka itu mencampuradukkan masa lalu pada saat mereka pernah bekerja atau bagaimana dengan yang sekarang. Jadi kita mesti pilah-pilah dulu yang mana nih. Kita mesti cari tahu. Tetapi dari kita enggak ada keharusan itu," ucap Budi.

Sebelumnya, salah satu mantan karyawan PT Transjakarta, Awaludin, mengungkapkan kewajiban dia dan pekerja lainnya membeli seragam seharga Rp 200.000 hingga Rp 500.000 untuk bekerja.

Seragam yang dimaksud adalah kemeja dan celana bahan berwarna abu-abu dan merah, berikut dengan topi dan atribut lainnya.

Saat akan menandatangani kontrak kerja dulu, Awaludin mengaku diberi tahu harus membeli seragam dan membayar kepada koordinator lapangan.

Ia mengaku tidak diperbolehkan bekerja jika tidak mau membeli seragam tersebut.

(Baca juga: Di Pasar Senen, Seragam Pegawai Transjakarta Dijual Rp 170 Ribu)

Atribut yang diberikan secara cuma-cuma oleh pihak perusahaan, menurut Awaludin, hanya kaus polo biru bertuliskan "Transjakarta" yang dikenakan setiap hari Jumat, jas hujan, dan sepasang sepatu hitam.

Sementara itu, seragam yang harus dibeli itu lebih sering digunakan saat hari kerja sehingga karyawan secara tidak langsung perlu memiliki dua setel seragam tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com