Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kenapa Harus Membuat Pulau Baru? Tidak Memanfaatkan Pulau di Kepulauan Seribu?"

Kompas.com - 08/10/2016, 15:29 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendapat pertanyaan dari salah seorang mahasiswa yang menanyakan kenapa Pemprov DKI Jakarta memberikan izin pembangunan pulau reklamasi.

Padahal, di sisi lain, di wilayah Teluk Jakarta terdapat 101 pulau alami yang merupakan kawasan Kepulauan Seribu.

Mahasiswa tersebut bertanya kepada Djarot saat ia menjadi pembicara pada kuliah umum dengan tema "Membangun Jakarta Masa Depan dengan Kaidah Good Government" di Kampus Universitas Prof Dr Moestopo Beragama di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2016).

"Reklamasi manfaatnya buat warga Jakarta apa? Kenapa tidak memanfaatkan Pulau Seribu? Kenapa harus membuat pulau baru? Dan pulau-pulau ini yang punya siapa?" tanya mahasiswa yang diketahui bernama Herman itu.

(Baca juga: Sylviana: Reklamasi Harusnya Pakai Kajian Orang Indonesia, Bukan Belanda)

Menanggapi pertanyaan itu, Djarot mengatakan bahwa reklamasi di Jakarta sudah dilakukan sejak lama.

Ia kemudian mencontohkan beberapa kawasan yang disebutnya merupakan hasil reklamsi, seperti Pantai Indah Kapuk, Taman Impian Jaya Ancol, dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk reklamasi 17 pulau yang sekarang dilakukan di Teluk Jakarta, kata Djarot, Pemerintah Provinsi DKI sudah memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat.

Salah satunya dengan mengenakan kontribusi tambahan sebesar 15 persen di luar kewajiban yang sudah ada.

"Kemarin sampai ada kasus karena kami memaksa. Gubernur meminta kontribusi tambahan harus 15 persen yang akhirnya membuat dia dimusuhi pengusaha. Karena pengusaha mintanya 5 persen," ujar Djarot.

Selain kontribusi tambahan, Djarot menyatakan, 30 persen dari total tiap pulau reklamasi akan diperuntukan untuk fasos fasum.

(Baca juga: Emil Salim: Reklamasi Harus Kedepankan Kepentingan Publik)

Djarot juga menyatakan, status kawasan pulau-pulau reklamasi menjadi milik negara, bukan atas nama pengembang yang membangun pulau.

"Dan kenapa tidak di Kepulauan Seribu? Karena jauh banget. Itu untuk siapa? Jadi tidak mungkin ya," ucap Djarot.

Kompas TV Presdir Agung Podomoro Land Temui Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Mau Vandalisme, Fermul Kini Minta Izin Dulu Sebelum Bikin Grafiti di Fasilitas Publik

Tak Mau Vandalisme, Fermul Kini Minta Izin Dulu Sebelum Bikin Grafiti di Fasilitas Publik

Megapolitan
Pengelola Diminta Kembali Laporkan 7 Eks Pekerja yang Jarah Aset Rusunawa Marunda

Pengelola Diminta Kembali Laporkan 7 Eks Pekerja yang Jarah Aset Rusunawa Marunda

Megapolitan
Polisi Belum Tetapkan Virgoun Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

Polisi Belum Tetapkan Virgoun Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Sederet Masalah Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang: Bangunan Tak Kokoh, Keramik Terangkat, hingga Air Kotor dan Berbau

Sederet Masalah Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang: Bangunan Tak Kokoh, Keramik Terangkat, hingga Air Kotor dan Berbau

Megapolitan
Polisi Tangkap Virgoun Usai Konsumsi Sabu dengan Seorang Perempuan

Polisi Tangkap Virgoun Usai Konsumsi Sabu dengan Seorang Perempuan

Megapolitan
Pemprov DKI Segel Bangunan di Menteng yang Diduga Langgar Aturan Perubahan Tata Ruang

Pemprov DKI Segel Bangunan di Menteng yang Diduga Langgar Aturan Perubahan Tata Ruang

Megapolitan
Hasil Tes Urine Virgoun Positif Metamfetamina

Hasil Tes Urine Virgoun Positif Metamfetamina

Megapolitan
Polisi Sita Sabu dan Alat Isap Saat Tangkap Virgoun

Polisi Sita Sabu dan Alat Isap Saat Tangkap Virgoun

Megapolitan
Pemkot Bakal Normalisasi Sungai Cidepit di Gang Makam Bogor

Pemkot Bakal Normalisasi Sungai Cidepit di Gang Makam Bogor

Megapolitan
Minta Inspektorat Periksa 7 Pekerja yang Jarah Rusunawa Marunda, Heru Budi: Harus Ditindak!

Minta Inspektorat Periksa 7 Pekerja yang Jarah Rusunawa Marunda, Heru Budi: Harus Ditindak!

Megapolitan
Pendukung Tak Ingin Anies Duet dengan Kaesang, Pengamat: Bentuk Penegasan Mereka Anti Jokowi

Pendukung Tak Ingin Anies Duet dengan Kaesang, Pengamat: Bentuk Penegasan Mereka Anti Jokowi

Megapolitan
Sudah Bayar Rp 250.000 Per Bulan, Air Warga Perumahan Subsidi Jokowi di Cikarang Sering Kotor dan Berbau

Sudah Bayar Rp 250.000 Per Bulan, Air Warga Perumahan Subsidi Jokowi di Cikarang Sering Kotor dan Berbau

Megapolitan
Pilu Ibu di Bogor, Kini Hanya Duduk di Kursi Roda karena Kerusakan Otak Usai Operasi Caesar

Pilu Ibu di Bogor, Kini Hanya Duduk di Kursi Roda karena Kerusakan Otak Usai Operasi Caesar

Megapolitan
Seniman Minta Disediakan Taman Khusus untuk Menggambar Grafiti

Seniman Minta Disediakan Taman Khusus untuk Menggambar Grafiti

Megapolitan
Suramnya Kondisi Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang, Terbengkalai seperti Kota Mati hingga Jadi Tempat Mesum

Suramnya Kondisi Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang, Terbengkalai seperti Kota Mati hingga Jadi Tempat Mesum

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com