Cagub-Cawagub DKI Mulai Tandatangani Kontrak Politik di Sana-sini...

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa kampanye belum dimulai. Namun, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah diminta untuk menandatangani kontrak politik di sana-sini.

Seperti kemarin, Kamis (20/10/2016), bakal cawagub DKI Sandiaga Uno diminta menandatangani semacam kontrak dengan Komite Pedagang Pasar di wilayah Jakarta saat berkunjung ke Pasar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Pedagang seluruh Jakarta sudah buat kontrak politik. Kami mohon Bapak Sandiaga resmikan deklarasi kami agar pedagang pasar jangan tertipu cagub-cawagub lain yang mengumbar janji," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar, Abdul Rosyid Arsyad, di Pasar Bahari.

Kontrak tersebut untuk mengingatkan Sandiaga akan komitmen membenahi pasar di Jakarta jika terpilih nanti. Adapun, isi kontrak politik itu adalah permintaan pedagang kepada Sandiaga agar menurunkan biaya sewa kios di pasar, pinjaman modal dengan bunga rendah, serta merenovasi pasar tradisional yang sudah tak layak.

Sandiaga juga diminta untuk memberantas pungutan liar yang masih terjadi di sejumlah pasar. Pedagang meminta agar Pemprov memberikan izin untuk menempati lahan yang tidak terpakai untuk dijadikan pasar bagi pedagang.

Pedagang juga meminta agar Sandiaga bisa menstabilkan harga bahan pokok. Tanpa banyak bicara, Sandiaga langsung menandatangi kontrak politik tersebut. Pasangan Sandiaga, Bakal cagub DKI Anies Baswedan sudah lebih dulu menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara.

Adapun, beberapa isi kontrak politik yang disodorkan untuk Anies antara lain melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal. Kampung-kampung itu sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah, kemudian akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik.

Lalu, permukiman yang kumuh tidak digusur, tetapi ditata seperti kampung tematik dan kampung deret. Menanggapi permintaan warga, Anies mengaku siap untuk melakukan hal tersebut.

Namun, ia meminta bantuan warga untuk memenangkan dirinya saat Pilkada DKI 2017 nanti. (Baca: Sandiaga: Anies Bikin Kontrak Politik karena Meniru Jokowi)

"Kalau 15 Februari 2017 (pemilihan gubernur) saya terpilih, insya Allah itu akan terlaksana," ujar Anies sambil menandatangani kontrak politik yang diajukan warga Tanah Merah.

Selain Anies dan Sandiaga, beberapa waktu lalu pasangan bakal calon petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat juga menandatangank sebuah kontrak politik yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz.

Isi kontrak politik itu cukup panjang. Misalnya seperti membangun masjid raya di setiap wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta, seperti Masjid Raya di Daan Mogot, Jakarta Barat. (Baca: Ahok-Djarot Tandatangani Kontrak Politik dengan PPP Kubu Djan Faridz)

Kemudian, Ahok Djarot juga diminta memberikan anggaran rutin untuk perbaikan dan perawatan pada setiap masjid dan mushala. Khususnya tempat wudhu dan toilet yang dilengkapi dengan akses air bersih dan penerangan di wilayah DKI Jakarta.

Ada juga permintaan untuk meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan imam, muadzin, ustadz, ustadzah, serta marbut masjid dan musholla di wilayah DKI Jakarta. Djarot mengatakan sebagian besar kontrak politik itu sudah dijalani oleh Pemprov DKI.

"Itu kan sudah dikerjakan semua, poin-poinnya kan sudah kita kerjakan seperti bantu marbot masjid, bantu guru ngaji, bantu masjid dan mushola," ujar Djarot.

Sebelum dengan PPP, Ahok dan Djarot juga sudah lebih dulu membuat kontrak politik dengan PDI-P. Kontrak tersebut dinamakan Dasa Prasetya yang berisi 10 butir pemikiran kebangsaan mengenai usaha pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Satu-satunya pasangan cagub dan cawagub yang belum membuat kontrak politik dengan siapapun adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Agus menegaskan bahwa dirinya memang menghindari janji-janji dalam bentuk kontrak politik selama berkampanye.

"Bagi saya, seorang gubernur, Insya Allah terpilih, kontrak politik itu dilakukan pada saat dia sumpah dan dilantik menjadi gubernur," kata Agus. (Baca: Tak Ingin Ada Kontrak Politik, Agus Sebut Dirinya Bukan Pengobral Janji)