JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Dian Ekowati mengimbau warga Jakarta untuk kritis dalam menyikapi derasnya informasi di media sosial, ataupun pesan berantai di grup percakapan.
Dia menyampaikan hal itu khususnya untuk mengantisipasi derasnya informasi saat berlangsungnya demo 4 November di Jakarta.
Sebelum dan saat demo berlangsung, banyak beredar informasi yang tidak jelas sumbernya dan tak bisa dipertanggungjawabkan (hoax).
Dian berharap warga melakukan cek dan ricek serta tidak turut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
"Kalau ada berita di sosial media yang enggak dikenal, merujuk lagi kami melihat ke media yang resmi, benar ada informasi itu atau tidak," kata Dian, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.
"Termasuk mengadu domba TNI-Polri, mengadu domba saya dengan Pak Ahok, saya baru ngomong penundaan lelang, tapi headline di media sudah, 'lelang fiktif Ahok (gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok) dibatalkan Plt Gubernur', ini luar biasa," kata pria yang akrab disapa Soni tersebut.
Dia menyebut, pemberitaan yang ada di media sosial terkadang lebih seram dibanding fakta di lapangan. Selain itu, dia menegaskan akan memberi sanksi bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta yang ketahuan menyebarkan informasi hoax terlebih jika PNS ketahuan ikut aksi unjuk rasa.
"PNS harus bisa jadi teladan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada PNS yang mengacaukan atau ikut demo, laporkan ke saya, potret itu, enggak boleh," kata Soni.
Demo 4 November dilakukan beberapa organisasi masyarakat menyikapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengutip ayat suci. Aksi demonstrasi dipusatkan di depan Istana Merdeka pada Jumat siang.