JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mempertanyakan program mana saja yang sudah dia bongkar pada APBD-P 2016 ataupun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.
"Ngacakin program yang mana? Kembali ke yang bersangkutan (Ahok), sudah baca (anggarannya) belum? Kalau baca komentar (berita) saja kan susah," kata Sumarsono, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Dia menegaskan, tidak ada satu pun program yang bergeser. Hanya, program yang tidak signifikan lebih dipertajam. Selain itu, ada beberapa program yang disesuaikan.
"Pembahasan ini diketuai BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), sekda, dan di-back up oleh Bappeda. Apa yang diusulkan, itulah yang dibahas," kata Sumarsono.
Dia mengatakan, seluruh usulan program eksekutif tidak mutlak disahkan menjadi APBD. Harus ada pembahasan dan kesepakatan dari legislatif atau DPRD DKI Jakarta.
"Ada hal yang harus diakomodasikan dengan DPRD, ini semata-mata untuk menghargai dinamika oleh DPRD karena APBD milik eksekutif dan legislatif. Namun, tidak 0,1 pun RKPD (rencana kerja pembangunan daerah) bergeser, jadi ini pada kepancing, padahal belum baca," kata Sumarsono.
Sebelumnya, Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, merasa kesal dan menyebut Sumarsono telah membongkar habis KUA-PPAS 2017 yang telah dia susun.
Selain itu, Ahok sebelumnya kesal karena Sumarsono kembali menganggarkan hibah untuk Bamus Betawi dan meniadakan hibah bagi TNI/Polri.