Sanusi Baru Tahu Anggota DPRD Wajib Laporkan Kekayaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap raperda reklamasi dan pencucian uang, Mohamad Sanusi, disebut telah menyembunyikan aset-asetnya karena tidak melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa mengatakan, Sanusi wajib melaporkan harta kekayaan karena sebagai anggota DPR DKI dia merupakan penyelenggara negara.

"Saya baca aturannya penyelenggara negara itu bukan DPRD. Tapi di peraturan KPK di pasal penjelasan, baru ada, bahwa penyelenggara negara itu salah satunya DPRD. Saya juga baru tahu, bukan saya mengada-ada," kata Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Selasa (13/12/2016).

Sanusi mengatakan, selama menjadi anggota DPRD DKI periode 2009-2014, dan 2014 sampai 2015, dia tidak pernah diimbau oleh Ketua DPRD DKI untuk melaporkan harta kekayaan. Sekretaris Dewan DKI, kata dia, juga tidak menyuruhnya untuk melaporkan harta kekayaan. Dia juga melihat banyak kawannya yang tidak melapor harta kekayaan. Dia pun berpikit bahwa anggota DPRD tidak wajib melaporkan harta kekayaan.

"Saya mau tanya anggtoa DPR juga memang ada yang lapor? Satu orang enggak ada yang lapor. Kalau saya karena saya enggak pernah diimbau," ujar Sanusi.

Namun Sanusi membantah dia tidak melapor harta kekayaannya demi menyembunyikan asetnya. Dia mengatakan, dia tidak pernah menyembunyikan harta. Semua hartanya dia laporkan melalui SPT pajak setiap tahunnya.

Sanusi dituntut hukuman 10 tahun penjara oleh jaksa. Jaksa menyatakan bahwa Sanusi terbukti menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Suap tersebut terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di pantai utara Jakarta.

Sanusi juga disebut terbukti melakukan pencucian uang sebesar Rp 45,2 miliar. Jaksa mengatakan uang tersebut digunakan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan bermotor.

Dengan demikian, Sanusi telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dia juga disebut telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.