Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Dinilai Sangat Terbebani Tingginya Biaya Transportasi

Kompas.com - 07/02/2017, 19:35 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, menilai saat ini banyak warga yang terbebani tingginya biaya transportasi untuk menuju tempat kerja di Jakarta dari tempat tinggalnya di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

Dia menyebut hal itu terjadi akibat semakin mahalnya biaya transportasi yang berimbas pada terpangkasnya penghasilan.

Menurut Yayat, cukup banyak warga yang gajinya hanya setara upah minimum provinsi (UMP). Namun ongkos transportasi yang harus mereka keluarkan hampir sepertiga dari gajinya itu.

Ongkos transportasi yang dimaksud Yayat adalah biaya bahan bakar untuk mereka yang menggunakan kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil. Dia kemudian mencontohkan pekerja yang hanya digaji Rp 3,1 juta dan harus mengeluarkan biaya transportasi sekitar Rp 1 juta.

"Kalau seperti itu nabungnya di mana? kalau bagi saya itu sindrom P13. Pergi pagi pulang petang pantat panas pinggang pegal pala pusing pendapatan pas-pasan," kata Yayat dalam diskusi "Angkutan Permukiman Solusi Mengurai Kemacetan" di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).

Menurut Yayat, sindrom P13 merupakan masalah besar. Dia menilai ada efek domino yang menyebabkan hal tersebut.

Yayat menyebut ada tiga komponen yang menyebabkan terpangkasnya pendapatan warga yang bermukim di kawasan Bodetabek. Ketiganya yakni biaya transportasi, biaya hunian, dan biaya hidup.

Ia menyebut persoalan dimulai dari biaya hunian. Menurut Yayat, semakin mahalnya harga tanah di Jakarta telah menyebabkan banyak orang memilih pindah ke daerah-daerah di pinggir Jakarta.

"Harga rumah yang semakin mahal menyebakan orang terpingggirkan. Di tengah kota pajaknya tinggi," ujar Yayat.

Menurut Yayat, permasalahan berlanjut saat kawasan permukiman baru yang ada di daerah-daerah sekitar Jakarta tak dilengkapi angkutan umum yang memadai. Kondisi ini yang kemudian memaksa warga untuk memiliki kendaraan pribadi, baik sepeda motor atau mobil.

"Makanya sekarang muncul tsunami motor di mana-mana. Makin lama pengguna kendaraan pribadi semakin meningkat," ucap Yayat.

Karena itu, dia menilai perlu dibangun sebuah sistem angkutan umum yang dapat membuat warga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi besar dan membuat perjalanan menjadi lebih efektif dan efisien.

"Jadi tidak perlu orang terpaksa dari rumahnya di Cibinong, di Depok ke Jakarta naik motor," kata Yayat.

Terkait dengan itu, Kementerian Perhubungan akan meluncurkan layanan bus Jabodetabek Residence (JR) Connexion pada 14 Februari 2017. JR Connextion adalah layanan bus khusus melayani warga yang bermukim di perumahan di Bekasi, Bogor, Cibubur, Depok, Serpong, hingga Tangerang.

Dioperasikannya layanan bus ini untuk mengakomodir warga menengah ke atas di daerah-daerah tersebut yang selama ini selalu menggunakan mobil pribadi. Adapun tarif yang akan dikenakan diperkirakan berkisar Rp 20.000-25.000 untuk sekali perjalanan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com