Wasekjen DPP PKB Sebut Aksi Boikot di DPRD Merupakan Kebijakan DPW

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, boikot yang dilakukan Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta terhadap rapat dengan Pemprov DKI merupakan keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta.

Daniel menjelaskan, apa yang dilakukan DPW PKB merupakan respon kebijakan hasil diskusi dengan struktur partai. Daniel menghargai keputusan yang diambil.

"Itu kami hargai karena itu kebijakan DPW yang merespons masukan dari struktur. Tapi ini belum final (akan terus melakukan boikot)," ujar Daniel usai menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017).

Daniel menjelaskan, aksi boikot yang dilakukan Fraksi PKB di DPRD DKI tak akan berlangsung lama. Mengingat ada rencana dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakartaa untuk menetapkan adanya kampanye untuk Pilkada DKI putara kedua.

Secara otomatis Ahok yang juga merupakan calon gubernur DKI Jakarta akan melakukan cuti kampanye.

"Sejauh ini tetap berlangsung. Tapi saya rasa KPU akan kampanye akan cuti dong, otomatis akan selesain (akan cuti kampanye)," ujar Daniel.

Sejak pertengah Februari lalu, sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta melakukan aksi boikot terhadap rapat dengan Pemprov DKI Jakarta. (Baca: Aksi Boikot DPRD DKI dan Memori Hak Angket terhadap Ahok)

Aksi boikot itu dengan menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. Ada empat fraksi yang melakukan boikot, yaitu PPP, PKB, PKS dan Gerindra.

Merek menuntut kejelasan status Ahok sebagau Gubernur DKI Jakarta. Adapun Ahok juga kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Namun, Ahok menanggapi santai boikot tersebut. Hingga kini boikot masih berlangsung.