Warga Korban Gusuran Keluhkan soal Ganti Rugi pada Ketua MPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengunjungi kawasan Bukti Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017). Pada kesempatan itu, Zulkifli mendengar keluhan dari sejumlah warga korban gusuran di berbagai tempat di Jakarta.

Nafsiah, warga Bukit Duri Pangkalan, menyampaikan pada Zulkifli bahwa dia kehilangan tujuh petak kontrakan terkena digusur untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Menurut Nafsiah, tak ada ganti rugi yang dia terima akibat penggusuran tersebut.

Nafsiah juga menyampaikan menolak direlokasi ke Rusun Rawa Bebek karena jauh dan harus menanggung biaya sewa.

"Kami di sini rugi, saya pribadi punya kontrakan tujuh habis begitu aja. Kalau pindah ke rusun, bayar listrik, air. Makanya saya enggak ambil karena bayar sewa dan juga anak saya jadi jauh," kata Nafsiah mengadu kepada Zulkifli.

(baca: Ketua MPR Temui Korban Gusuran di Bukit Duri)

Nafsiah mengatakan, akibat digusur, kini dia tinggal di kontrakan di sekitar Bukit Duri. Nafsiah tak terima jika warga di lokasi yang digusur disebut sebagai warga yang tinggal di permukiman liar karena warga setempat rutin membayar PBB.

Dalam kesempatan yang sama, Darmadiana, warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara, juga mengeluhkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada Zulkifli.

Menurut Darmadiana, kebijakan Ahok membuat banyak permukiman warga digusur tanpa kompensasi dan hanya diberi pilihan untuk direlokasi ke Rusun Marunda atau Rawa Bebek.

Namun, kata dia, banyak warga menolak direlokasi ke rusun tersebut karena jauh dari tempat tinggal semula atau lokasi pekerjaan.

"Saya minta tolong perhatian ke Bapak dan elite-elite politik," ujar Darmadiana.

(baca: Mengapa Banyak Warga Kampung Akuarium Enggan Pindah ke Rusun?)

Setelah berdialog dengan sejumlah warga, Zulkifli berjanji akan mendampingi warga.

"Kalau ada apa-apa saya boleh diajak, boleh saya mendampingi. Apa yang diperlukan saya siap mendamping Bapak Ibu sekalian," ujar Zulkifli.