JAKARTA, KOMPAS.com- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sempat melemparkan candaan soal anggota DPRD DKI Jakarta yang jarang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Sumarsono mengatakan, setiap kepala daerah maupun anggota DPRD seluruh Indonesia, wajib meminta izin kepada Sumarsono yang juga merupakan Dirjen Otonomi Daerah (Orda) Kementerian Dalam Negeri saat hendak melakukan kunjungan kerja.
Anggota DPRD DKI, kata Sumarsono, merupakan provinsi yang paling jarang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sumarsono mengaku heran terhadap hal itu. Adapun anggota DPRD yang sering melakukan kunjungan kerja adalah DPRD Jawa Timur.
(Baca:Sumarsono Ajak Pimpinan DPRD DKI Tinjau Terowongan MRT)
"Saya punya catatan kecil soal DPRD. Semua ketua dewan pasti harus ada persetujuan Dirjen Otonomi Daerah (jika dinas ke luar negeri). Semua saya teken. Tapi hanya satu provinsi yang enggak pernah keluar negeri, yaitu (DPRD) Provinsi DKI Jakarta," ujar Sumarsono saat memberikan sambutan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Muserenbang) Pemkot Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2017).
Sumarsono mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta juga memerlukan kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini karena besarnya peluang investasi di Jakarta yang membuat anggota dewan harus memiliki pandangan luas untuk mengembangkan peluang tersebut.
Sumarsono mencontohkan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Menurut dia, anggota DPRD DKI sulit menilai pembangunan itu jika tak pernah mendatangi salah satu negara pembuat MRT, Jepang.
Baca:Menhub Akan Bahas Penambahan Biaya MRT dengan Sumarsono dan DPRD DKI
"Sah-sah saja DPRD ke luar negeri karena banyak hal DPRD enggak punya wawasan, padahal invetasi DKI besar. Misalnya MRT, semua barang dari Jepang. Bagaiamana punya wawasan kalau mereka enggak pernah ke Jepang," ujar Sumarsono.
"Semasa kepemimimpinan saya, DPRD mau ke Jepang, saya setuju, He-he-he," ujar Sumarsono sambil bercanda.
Dalam Muserenbang itu juga dihadiri Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.