JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, tidak mau bermanis-manis ketika menjelaskan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga.
Djarot mengaku lebih memilih menyampaikan apa adanya. Pada Kamis (23/3/2017) misalnya, Djarot berhadapan dengan warga yang menanyakan masalah penggusuran kepadanya ketika ia mendatangi permukiman warga di Jalan Pademangan VIII, Jakarta Utara.
Warga berharap, kehadiran Djarot membuat mereka terbebas dari bayang-bayang penggusuran.
Ternyata, lahan yang diduduki warga merupakan milik Kementerian Sekretariat Negara.
"Ini ternyata di bawah pengelolaan PPK Kemayoran, terus kemudian mereka menduduki lahan terlarang ini sejak tahun 1998 atau 1999 sehingga menjadi seperti ini," ujar Djarot.
(Baca juga: Cerita Djarot tentang Blusukan "Online" dan Upaya Dekati Anak Muda)
Kepada warga, Djarot mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta memang tidak akan menggusur lahan itu. Sebab, lahan itu bukan milik Pemprov DKI Jakarta.
Lahan itu juga bukan berada di bantaran sungai dan kolong jembatan seperti kriteria kawasan yang ditertibkan Pemprov DKI pada umumnya.
Meski demikian, Djarot tidak bisa menjanjikan lahan yang ditempati warga tidak akan digusur oleh Setneg.
"Lebih baik saya ngomong apa adanya kan daripada bermanis-manis, tetapi kenyataannya berbeda," ujar Djarot.
Walau tidak bisa menjanjikan lahan warga bebas dari penggusuran, Djarot mencoba mencari solusi lain.
Djarot berjanji, Pemprov DKI akan berkomunikasi dengan Setneg untuk membahas nasib lahan tersebut.
"Saat kami aktif, kami harus ketemu Setneg khususnya pengelola PPK kemayoran. Supaya ada kejelasan ini mau dibawa ke mana. Agar warga tidak dihantui perasaan takut terus menerus," ujar Djarot.
Hal serupa juga dilakukan Djarot saat mendatangi perkampungan nelayan di Muara Angke. Para nelayan mengeluh soal pendapatan mereka yang turun karena reklamasi.
Terkait itu, Djarot lagi-lagi tidak ingin mengatakan hal yang diinginkan warga. Dia tidak bilang bahwa reklamasi akan dihentikan. Djarot malah memberi pemahaman kepada warga terkait reklamasi.
"Lebih baik kita jujur apa adanya dong daripada ngomong yang enak-enak tapi ternyata di belakang tidak bisa terlaksana," ujar Djarot.