Djarot Enggan Tanggapi Rencana Pulau Reklamasi untuk Kepentingan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mulai enggan menanggapi rencana tim sinkronisasi Anies-Sandiaga terkait proyek reklamasi yang kini masih menjadi polemik.

Hal itu tampak ketika wartawan menanyakan pendapat Djarot soal rencana tim sinkronisasi Anies-Sandiaga yang ingin memanfaatkan pulau rekalamasi untuk kepentingan pubik.

Mendengar hal itu, Djarot mengatakan apa yang dilakukan tim sinkronisasi tak perlu dikomentari. Djarot menilai tim sinkronisasi yang mewakili Gubenur-Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki hak untuk menyusun rencana untuk proyek itu.

"Ngapain saya nanggepin? Ya enggak usah ditanggepin lah, biarkan saja beliau punya rencana boleh-boleh saja. Karena itu terkait dengan banyak pihak salah satunya dengan pemerintah pusat dan aturan yang ada jadi saya tidak berani menanggapi," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).

Tim sinkronisasi yang dibentuk Anies-Sandiaga meminta publik untuk memberikan saran mengenai pemanfaatan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah jadi.

Baca: Tim Anies-Sandi Minta Saran Publik soal Pemanfaatan Pulau Reklamasi

Anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi, Marco Kusumawidjaja menyatakan Pemerintah Provinsi DKI yang baru tetap berkomitmen untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi. Namun, pulau-pulau yang terlanjur sudah jadi tidak akan dibongkar tetapi dimanfaataana untuk kepentingan publik.

"Ada yang berharap itu dijadikan hutan kota, permukiman nelayan, pantai terbuka di mana kita semua bisa menikmati. Tapi belum ada kesimpulan. Tapi panduan umumnya untuk kepentingan umum," kata Marco saat ditemui di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).