Penyerapan APBD DKI 2016 Tidak Mencapai Target

"Memang masih belum bisa pendapatan dan belanja itu betul-betul terealisasi 100 persen," ujar Djarot, seusai menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD DKI 2016 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (12/7/2017).

(baca: Djarot Pastikan Penyusunan APBD DKI 2018 Sudah Rasional)

Djarot mengatakan, pendapatan daerah pada 2016 ditargetkan sebesar Rp 57,16 triliun. Namun, pendapatan yang terealisasi hanya Rp 53,78 triliun.

"Untuk pendapatan terealisasi 94,09 persen," kata Djarot.

Rinciannya, Rp 36,88 triliun berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Rp 15,27 triliun dari pendapatan transfer, dan Rp 1,62 triliun dari realisasi lain-lain pendapatan yang sah.

"Untuk belanja langsung (realisasi) 75,34 persen, kalau belanja tidak langsung bisa 90,17 persen," ucap Djarot.

Dia melanjutkan, belanja langsung yang terealisasi sebesar Rp 23,36 triliun dari anggaran sebesar Rp 31 triliun. Sementara itu, belanja tidak langsung yang terealisasi sebanyak Rp 23,76 triliun dari anggaran sebesar Rp 26,36 triliun.

Anggaran belanja tersebut digunakan untuk melaksanakan berbagai program unggulan Pemprov DKI Jakarta di berbagai bidang, mulai pengembangan sistem transportasi, program untuk mengantisipasi banjir, meningkatkan kualitas perkotaan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan lainnya.

"Belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan program unggulan," kata Djarot.

(baca: Penyerapan APBD DKI Disebut Tak Bisa 100 Persen, Mengapa?)

Adapun belanja langsung merupakan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program-program yang bersifat tidak tetap dan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran rutin Pemprov DKI seperti untuk gaji pegawai, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.