Kalibata City Nilai Gugatan Penghuni soal Tarif Listrik dan Air Keliru

Herjanto Widjaja Lowardi selaku kuasa hukum dari PT Pradani Sukses Abadi dalam jawaban itu menyatakan, gugatan yang dilayangkan terhadap pengembang dan pengelola keliru (Obscuur Libel). PT Pradani Sukses Abadi bukanlah penyedia jasa listrik dan air tetapi hanya menagihkan listrik dan air ke penghuni.

Warga dalam gugatannya mempersoalkan dasar hukum kewenangan penarikan listrik dan air oleh pihak pengelola dan pengembang yang dianggap mahal. Mereka menuding pengelola dan pengembang mengambil keuntungan dari tagihan listrik dan air warga.

Dalam dua kali mediasi sebelumnya, pengelola tidak menunjukkan izin penarikan tagihan listrik. Pengelola hanya meyakinkan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk mengumpulkan uang dari warga dan membayarkannya ke PLN (Perusahaan Listrik Negera).

"Pihak PLN tidak dapat melayani setiap pemilik dan penghuni unit satuan rumah susun, apalagi di Kalibata City yang berjumlah 18 tower dan terdiri dari lebih 13.000 unit, juga terdapat mal Kalibata City dengan sangat banyak unit-unit kiosnya," kata Herjanto dalam jawabannya.

Pengelola berargumen, perlu ada pihak yang ditunjuk untuk mewakili banyaknya pelanggan listrik itu. Pengembang juga dianggap sebagai pelanggan dari PLN. Pembayaran listrik oleh pengembang dan pengelola itu disebut sudah dimulai sebelum Kalibata City dihuni.

Pengembang mengklaim diri sebagai perwakilan yang sah.

Begitu pula dengan tarif air yang digugat warga karena tarif dasarnya tidak sesuai dengan tarif dasar bagi rusunami. Pengembang mengatakan, PT PAM Lyonnaise Jaya yang menyediakan jasa air dan tidak mengkategorikan pelanggan sebagai penghuni rusunami melainkan sebagai penghuni Kalibata City secara keseluruhan.

Lihat juga: Perlawanan Penghuni Apartemen Kalibata City terhadap Pengembang

"PT Palyja menetapkan tarif air berdasarkan gabungan keseluruhan pemakaian air di kawasan Kalibata City, yang tentu total pemakaiannya lebih dari 20 meter kubik dan termasuk dalam kelompok lebih dari 20 meter kubik," kata Herjanto.

Dalam jawabannya, pengembang dan pengelola membantah telah melakukan mark up atau penggelembungan tarif air. Mereka mengaku hanya menagih sesuai dengan pemakaian dan tagihan yang dilayangkan Palyja.

"Tergugat II selaku badan pengelola tidak menarik keuntungan dari selisih lebih (kalau ada), juga tidak bertanggung jawab membayar selisih kurangnya (kalau ada), atas biaya penggunaan air," ujar Herjanto.

Kuasa hukum 13 warga penggugat yakni Syamsul Munir tetap menuntut transparansi dan legalitas dari pengembang dan pengelola. "Kami siap lampirkan bukti-bukti kejanggalannya pada sidang berikutnya," kata Munir usai persiadangan.

Sidang selanjutnya dengan agenda replik akan digelar pada 14 Agustus 2017.