Anggota DPRD DKI Akan Ikut Aksi Tolak Perluasan Larangan Sepeda Motor

Taufiqurrahman bahkan menyebut akan ikut turun ke jalan sebagai bentuk dukungan terhadap rencana unjuk rasa itu.

"Sangat mendukung, kalau perlu nanti saya ikut aksinya," ujar Taufiqurrahman di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Minggu (3/9/2017).

Sebagai anggota dewan, kata Taufiqurrahman, dia harus ikut menyampaikan suara konstituennya.

Dia menyebut banyak warga yang tidak menyetujui kebijakan perluasan larangan sepeda motor tersebut.

Baca: Larangan Sepeda Motor Diperluas, Ongkos Warga Beraktivitas Meningkat

"Sebagian besar pemilih saya itu adalah masyakarat kecil yang notabene adalah pengguna sepeda motor. Tentunya kami banyak juga desakan dari bawah supaya tidak menyetujui terhadap proses ini," kata dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN itu menyebut DPRD DKI Jakarta belum pernah dilibatkan untuk membahas perluasan larangan sepeda motor tersebut.

Sehingga, dia ingin Pemprov DKI Jakarta duduk bersama DPRD mendiskusikan kebijakan tersebut.

"Kami DPRD enggak pernah diajak terlibat secara langsung untuk khusus membahas tentang akan diambilnya keputusan pelarangan roda dua," ucap Taufiqurrahman.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko membantah pernyataan Taufiqurrahman itu.

Sigit menyebut, Pemprov DKI telah mengundang Komisi B DPRD DKI yang membidangi perhubungan dalam focus group discussion (FGD) terkait pelaksaan uji coba kebijakan tersebut.

"Waktu FGD, anggota Komisi B DPRD sudah diundang ikut," kata Sigit melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Berbagai komunitas pengendara sepeda motor atau bikers menurut rencana akan menggelar unjuk rasa pada 9 September 2017 di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Baca: Komunitas Bikers Siapkan Protes Tolak Perluasan Larangan Sepeda Motor

Unjuk rasa itu rencananya akan melibatkan 5.000-an pengguna sepeda motor untuk menolak rencana pelarangan sepeda motor yang akan diperluas hingga Jalan Jenderal Sudirman atau Bundaran Senayan.

Meski aksi itu dilakukan untuk menentang kebijakan pemerintah, Sigit mempersilakan para pengguna sepeda motor menggelar aksi tersebut.

"Sepanjang mereka mengurus perizinan dipersilakan," ujar Sigit.