Kehadiran Transportasi Online Belum Dipastikan Bisa Mengurai Kemacetan

“Ada dilema. Pertama, kehadiran transportasi online mengurangi minat masyarakat untuk membeli dan memiliki kendaraan pribadi. Karena kebutuhannya untuk mobilitas menggunakan kendaraan pribadi, bisa dilayani dengan transportasi online,” ujar Achmad usai acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Namun di sisi lain, ia melanjutkan, ada kekhawatiran pula kepemilikan kendaraan pribadi meningkat.

Menurut Achmad, hal tersebut disebabkan banyak masyarakat yang tergoda memiliki kendaraan sendiri. Nantinya, kendaraan tersebut dapat digunakan pribadi atau dijadikan usaha sampingan online.

Achmad mengatakan, saat ini memerlukan riset untuk melihat eksistensi transportasi online apakah efektif mengurangi kemacetan atau sebaliknya.

Baca: Kapolda Jabar: Transportasi Online Kebijakan Pemerintah Pusat

Dalam hal ini, kata dia, semestinya pemerintah yang harus mempertanggungjawabkan untuk mengatur lalu lintas.

Seperti halnya, kata Achmad persolan peraturan untuk transportasi online. Menurut dia, jika aturan tidak segera ditetapkan, maka akan terus menimbulkan potensi konflik di lapangan.

“Ini PR bagi pemerintah menghasilkan regulasi yang sistemik, yang berkeadilan bagi semuanya. Kehadiran online tidak ditolak tetapi harus diapresiasi, inovasi menggunakan teknologi tapi kepentingan masyarakat harus diperhatikan,” kata Achmad.

Dengan demikian, Achmad berharap ada peraturan yang dapat menyamakan aturan transportasi online dengan transportasi konvensional. Lalu juga pemerintah sebaiknya melihat apakah aturan yang dibuat itu, efektif atau tidak jika diterapkan di lapangan.

Baca: Transportasi Online Suatu Keniscayaan, Menhub Serukan Rekonsiliasi