Perubahan di Balai Kota, Benarkah Anies-Sandi Mulai Tertutup dengan Media?

Adanya perbedaan gaya itu membuat perubahan-perubahan di Balai Kota, termasuk perubahan tara cara peliputan bagi awak media.

Dirangkum dari peristiwa lebih kurang dua pekan terakhir ini, perubahan pertama adalah penggunaan lantai 2 di depan ruang kerja Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Sejak Basuki Tjahaja Purnama masih menjadi wakil gubernur, area lantai dua biasa digunakan untuk sesi wawancara. Awak media sering mencegat Ahok dan narasumber lain di area tersebut.

Kebiasaan ini berlanjut sampai ketika Djarot Saiful Hidayat menjadi wagub dan gubernur. Djarot biasanya berdiri di depan pintu ruangannya sambil meladeni pertanyaan wartawan. Saat ada rapat yang dipimpin wagub di ruangan, awak media diperbolehkan menunggu di depan ruang rapat.

Namun, kebiasaan ini mulai diubah pada era Sandiaga Uno. Awak media tidak lagi diperbolehkan menunggu dan wawancara di lantai dua. Sandi pernah menegur awak media yang menunggunya di depan ruangan untuk wawancara.

"Jadi, supaya bagus di TV-nya juga, di bawah. Ini the last (terakhir), ya, saya lakukan (wawancara) di sini (lantai 2)," kata Sandiaga ketika itu.

Sesi wawancara pun diarahkan terpusat di ruangan Balairung, sebuah aula yang ada di tengah Balai Kota. Tersedia meja kecil yang digunakan untuk keperluan wawancara.

Hal ini berbeda dengan sebelumnya. Dulu sesi wawancara dilakukan di mana saja. Wawancara bisa dilakukan langsung begitu pejabat keluar dari ruang rapat.

”Untuk yang di Balairung memang dibikin seperti itu yang baru sekarang aturannya. Dikonsentrasikan untuk doorstop dikumpul di Balairung. Itu semata-mata hanya untuk lebih tertib dan tertata rapi," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Dian Ekowati ketika dihubungi pada Kamis (2/11/2017).

Rapat tertutup

Hal lain yang berbeda adalah masalah rapat-rapat. Rapat yang sifatnya pengarahan dari Anies-Sandiaga digelar tertutup. Contohnya seperti rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 serta rapat pengarahan direksi BUMD.

Berlangsungnya rapat itu digelar tertutup meskipun setelahnya Anies bersedia memberi keterangan. Terkait hal itu, Dian mengatakan, pengaturan dilakukan agar lebih tertib.

"Ya, itu mungkin sudah pengaturannya agar lebih tertib, lebih konsentrasi," ujar Dian.

Beberapa kali Anies dan Sandiaga juga berbagi topik permasalahan untuk ditangani. Suatu ketika, Sandi mendaftar terlebih dahulu pertanyaan apa saja yang akan dilontarkan wartawan.

Setelah itu, Sandi akan menyebut siapa "penanggung jawab" topik tersebut. Gaya ini juga berbeda karena dulu Ahok dan Djarot biasa mengomentari pertanyaan yang sama.

"Reklamasi (sama) Pak Anies. Terus apa lagi? Alexis, sama Pak Anies. UMP sama saya. Kan, nanya pembagiannya, saya bagi-bagi nih, terus apa lagi? Ini pembagian pertanyaan dulu," kata Sandiaga.

Namun, saat ditanya kepada Anies, tak jarang Anies hanya tersenyum tanpa menjawab pada beberapa topik pembicaraan.

Misalnya, pertanyaan soal pembahasan reklamasi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat ditanya terus-menerus, Anies hanya mengatakan, "Anda lihat janji-janji kami."

Kepala dinas ikut irit bicara

Fenomena "irit bicara" bukan hanya dilakukan kepala daerahnya. Sejumlah kepala dinas juga tidak mau banyak berkomentar saat ditanya setiap persoalan yang lebih teknis. Selama ini biasanya penjelasan teknis dilakukan kepala dinas.

Misalnya, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati yang menghindar berbicara reklamasi, Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu pintu Edy Junaedi yang tidak mau menyebut bukti prostitusi di Alexis, hingga Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah yang tidak mau menjelaskan hasil rapat penataan Tanah Abang meski rapat sudah dilakukan berkali-kali.

Katanya, hasil rapat akan disampaikan langsung oleh Anies atau Sandi.

"Nanti dulu, ya, besok, ini rapatnya sudah. Nanti dulu, sabar. Sama Pak Wagub yang akan sampaikan," kata Andri.

Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad juga belum bisa menjelaskan status hukum shelter yang akan dibangun di Kampung Akuarium.

"Itu, kan, kami harus rapat dengan berbagai pihak dulu. Kalau aturannya seperti itu, membangun kembali bagaimana. Saya belum bisa lebih jauh, nih, memberikan Anda informasi," kata Husein.

Terkait ini, Dian mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen transparan dalam segala hal. Kata dia, tidak ada arahan dari Anies ataupun Sandi kepada kepala SKPD untuk tidak mau membagi informasi. Rapat-rapat yang dilakukan juga tetap diunggah ke akun Youtube.

"Enggak ada arahan untuk menjadi tidak terbuka, malahan semuanya harus siap," kata Dian.