Grab Sambut Bekas Mobil Dinas DPRD DKI tetapi ...

Ridzki Kramadibrata selaku Managing Director Grab Indonesia mengatakan hal itu Jumat (10/11/2017) kemarin.

"Pada intinya kami sangat mendukung untuk berbagi tumpangan dan optimalisasi aset-aset tidak produktif. Namun pemanfaatan mobil dinas DKI harus sesuai dengan hukum yang berlaku yang mensyaratkan bahwa penyedia jasa angkutan sewa khusus (ASK) haruslah badan hukum," kata Ridzki.

Baca : Sandi Wacanakan Mobil Dinas DPRD DKI untuk Transportasi "Online"

Ridzki mengusulkan agar Pemprov DKI mendirikan koperasi pegawai atau menggunakan badan-badan hukum lain yang sudah ada. Grab sendiri sudah sangat berpengalaman dalam bekerjasama dengan koperasi yang berafiliasi dengan lembaga pemerintah, seperti  INKOPPOL dan PRIMKOPAU.

"Syarat lain dari Grab adalah kendaraan harus berusia kurang dari lima tahun agar kemanan dan kualitas kendaraan terjamin. Grab sangat siap untuk berdiskusi lebih lanjut tentang peluang kerja sama ini," kata Ridzki.

Sandi sebelumnya mengatakan agar mobil dinas anggota DPRD DKI Jakarta harus dimanfaatkan agar tidak rusak. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan layanan transportasi online.

Total ada 101 bekas mobil dinas anggota DPRD DKI Jakarta. Namun hingga kemarin baru ada 96 unit Toyota Corolla Altis lansiran 2015 yang saat ini disimpan di Pusat Penyimpanan Aset Daerah (PPAD) milik Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) di Pulomas, Jakarta Timur.