"Kita juga ingin fokus untuk program pemberdayaan yang berbasis masyarakat, khususnya kelas menengah, menengah ke bawah," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (15/11/2017).
Program pemberdayaan itu termasuk di antaranya pelatihan kewirausahaan, one kecamatan one center for entrepreneurship (OK OCE).
Kenaikan anggaran juga terjadi karena adanya program rumah dengan down payment (DP) atau muka 0 rupiah. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan merealisasikan program nasional universal health coverage, yakni seluruh penduduk Indonesia ikut dalam program BPJS Kesehatan.
Berdasarkan data dari laman resmi www.bpjs-kesehatan.go.id, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan cita-cita universal health coverage paling lambat 1 Januari 2019. Kerja sama dilakukan Sejak 2016.
Dalam kerjasama tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan mendaftarkan seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Adapun nilai Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2018 sudah ditetapkan sebesar Rp 77,110,885,760,609 (Rp 77,1 triliun). Nilai KUA-PPAS ini lebih tinggi dari yang sebelumnya diajukan Pemprov DKI Jakarta, sebesar Rp 76 triliun.
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/15/11061331/kua-ppas-dki-2018-naik-rp-11-triliun-untuk-penuhi-janji-anies-sandi