Sandiaga Disebut Sarankan Dharma Jaya Pinjam Dana Bank DKI untuk Modal Daging Bersubsidi

"Misalnya tadi seperti yang disarankan oleh Pak Wagub bisa minjam dengan Bank DKI dengan bunga yang sangat ringan," ujar Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (22/11/2017).

Darjamuni menjelaskan, PD Dharma Jaya harus memiliki strategi untuk menyediakan daging bersubsidi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan beberapa kategori warga yang lainnya, seperti penghuni rumah susun, lansia, buruh yang bergaji UMP, dan kaum disabilitas.

Dia yakin Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati dan jajarannya bisa tetap menyediakan daging bersubsidi itu meski tidak mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sebenarnya dengan perusahaannya udah semakin sehat, dia (PD Dharma Jaya) tidak harus mendapatkan PMD. Dia bisa melakukan strategi sendiri, seperti BUMD yang lain," kata Darjamuni.

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran subsidi Rp 885 miliar pada 2018 untuk 6 produk pangan bersubsidi.

Keenam produk pangan bersubsidi itu antara lain daging sapi, daging ayam, telur, beras, ikan beku, dan susu. Adapun produk pangan bersubsidi yang disediakan PD Dharma Jaya yakni daging sapi dan daging ayam.

Darjamuni menyampaikan, pembayaran subsidi untuk produk pangan yang dijual BUMD-BUMD itu dilakukan dengan mekanisme reimburse. Artinya, Pemprov DKI Jakarta baru akan membayar setelah produk itu terjual setiap bulannya.

"Dana Rp 885 miliar ada di BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), tergantung yang terjual berapa, yang beli berapa, itu yang kami bayar," ucap Darjamuni.

Darjamuni berharap semua BUMD, termasuk PD Dharma Jaya, memiliki strategi mencari modal untuk menyediakan produk-produk pangan itu.

PD Dharma Jaya sebelumnya mengaku kesulitan membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP. Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi penyertaan modal daerah (PMD), PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina kepada anggota Komisi C dalam rapat anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/11/2017).