Kemendagri Tegaskan Tak Coret TGUPP pada APBD DKI, tetapi...

"Ada hal yang perlu ditegaskan bahwa Kemdagri dalam evaluasinya tidak pernah menyatakan untuk menghilangkan TGUPP," ujar Syarifuddin melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Minggu (24/12/2017).

Kemendagri, lanjutnya, hanya merekomendasikan anggota TGUPP digaji menggunakan biaya penunjang operasional (BPO) kepala daerah, seperti gaji TGUPP era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

Selain itu, Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta mengefisiensi jumlah anggota TGUPP sesuai kebutuhan.

"(Kemendagri) hanya minta dialihkan pembebanan anggarannya dari beban anggaran Biro Administrasi menjadi beban atas penggunaan BPO dan juga dirasionalkan," kata Syarifuddin.

Selain itu, ia mengaku tidak mengetahui maksud ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyatakan ada titik temu soal polemik TGUPP. Syarifuddin menjelaskan, Kemendagri sejak awal konsisten dengan rekomendasi mereka.

"Saya belum tahu apa yang dimaksud sudah ada titik temu. Bagi kami, kami tetap konsisten pada hasil evaluasi Mendagri, karena hasil evaluasi yang sudah ditetapkan dengan keputusan Mendagri itu yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Kemendagri menghapus nomenklatur TGUPP pada APBD DKI 2018. Hal itu disampaikan Kemendagri dari lampiran review yang diterima Pemprov DKI Jakarta pada Kamis (21/12/2017).

"Memang ada keanehan di sini. Dicoret bukan dananya, TGUPP-nya," ujar Anies.

Sementara itu, Sandiaga menyebut ada titik temu soal polemik TGUPP antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemendagri. Menurut Sandiaga, Kemendagri tidak mencoret TGUPP dari APBD DKI 2018.

"Sepertinya, kelihatannya (TGUPP) enggak (dicoret) ya. Ada jelas titik temu," ujar Sandiaga, Minggu pagi.