Komite Pencegahan Korupsi DKI Bertemu DPRD

Di hari pertama kerja itu, Komceko DKI melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI) bersama Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Komceko DKI dan DPRD membicarakan soal integrasi data antara eksekutif dan legislatif untuk mendongkrak pendapatan daerah.

"Memang salah satu fokus kita kan di revenue (pendapatan) ya, penerimaan negara. Ada proses yang sedang jalan," kata Ketua Komceko DKI, Bambang Widjojanto, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, nantinya DKI akan membangun sistem one map one data untuk mengintegrasikan seluruh data di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Kemudian nanti kita bisa ngecek seluruh SKPD mengenai penerimaan keuangan negara, keuangan daerah," ujar dia.

Sebagai contoh, sebutnya, saat ini DKI belum memiliki sistem data yang mengintegrasikan nomor kependudukan dan nomor wajib pajak.

"Nah itu kita coba mengintegrasikan itu karena pemerintah, kasus EKTP itu salah satunya jadi masalah, harusnya yang dibangun itu single identity number. Nah karena belum ada data yang terintegrasi nanti agak sulit ini," ujar Bambang.

Ia mengatakan, jika data terintegrasi, proses penerimaan daerah terpantau dengan baik,  pendapatan daerah pun akan meningkat.

"Misalnya gini, orang ngajuin perizinan sekarang sudah ada PTSP tapi ternyata belum take clearence itu gimana nanti prosesnya. Jadi kalau gitu kan penerimaannya lebih besar," kata dia.

Komceko merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Bambang, yang merupakan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ketua komite itu.

Anggotanya adalah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya Muhammad Yusuf.