Rumah DP 0 di Rorotan Ternyata Bukan Program Pemprov DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik merupakan yang pertama kali menyampaikan informasi mengenai rumah DP 0 di Rorotan itu. Ia mengatakan, ada pengembang swasta, yaitu PT Nusa Kirana, yang mau kerja sama dengan Pemprov DKI untuk membangun rumah tapak DP 0 di Rorotan.

"Swasta banyak, lho, yang mau kerja sama, misalnya sebentar lagi ada di Malaka, Rorotan, itu ada perusahaan Nusa Kirana, dia akan bangun, mungkin sekitar 200 unit," kata Taufik di Tanah Abang pada 20 Januari lalu.

"Di sana dia akan bangun rumah landed, rumah tapak," ujar Taufik.

Keesokan harinya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga mengungkapkan hal yang sama. Dia menyinggung ada pengembang yang mau membangun rumah tapak DP 0 di Rorotan.

Dia setuju dengan rencana pengembang itu, tetapi minta rumah dibangun tiga hingga empat lantai. Sandiaga juga meminta pengembang untuk tidak terburu-buru.

"Usulannya Februari, tapi saya bilang jangan terburu-buru. Lihat dulu yang di Pondok Kelapa. Dihitung betul-betul, nanti diajukan ke kami. Groundbreaking silakan karena sekalian marketing kan," kata Sandi.

Kompas.com melihat lokasi rumah di Rorotan itu pada Sabtu (24/2/2018) lalu. Rumah tapak rencananya dibangun 100 unit di lahan seluas 1,3 hektar milik PT Nusa Kirana. 

Lokasi lahan terletak tepat di belakang SMAN 115 Jalan Malak IV. Tampak sebagian lahan seluas 1,3 hektar itu merupakan areal persawahan.

Lurah Rorotan Yuyun mengatakan, rencana pembangunan akan dimulai pada April atau Mei, menunggu proses urukan selesai. Ditargetkan 100 unit rumah selesai pada Februari 2019.

Yuyun juga mengatakan, groundbreaking atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada 28 Februari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Rencananya peletakan batu pertama oleh Pak Gubernur sekitar 28 Februari," ujar Yuyun.

Dalam perencanaan, luas tanah rumah tapak tersebut 5x9 meter atau 45 meter persegi. Sementara luas bangunannya 21 meter persegi. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan 1 kamar mandi. Ada lahan sisa 1x5 meter untuk dibangun dapur.

Bukan program Pemprov DKI

Dengan pernyataan Taufik, Yuyun, dan Sandiaga, pembangunan rumah DP 0 di Rorotan itu seakan merupakan program kerja sama atau menjadi bagian dari program Pemprov DKI Jakarta, program rumah DP 0 yang dijanjikan Anies-Sandiaga.

Sampai akhirnya waktu groundbreaking tiba pada Rabu kemarin, Anies tidak mengikuti groundbreaking seperti yang sebelumnya disebutkan.

Anies mengatakan dia tidak pernah menyebut akan melakukan groundbreaking proyek perumahan rumah itu. Dia juga mengatakan, itu bukan program Pemprov DKI.

"Anda cek saja program siapa, program Pemprov? Tidak ada, cek saja," ujar Anies, kemarin.

Anies mempersilakan perusahaan swasta mana pun untuk menyediakan rumah DP 0. Namun, dia mengingatkan, rumah DP 0 merupakan program Pemprov DKI Jakarta sehingga penyediaannya harus mengikuti aturan Pemprov DKI Jakarta.

"Ada aturannya. Kalau swasta mau selenggarakan silakan saja, kami tidak pernah melarang, tetapi kalau melibatkan Pemprov, maka harus mengikuti dan benar cara payung aturannya, payung hukumnya," ujar Anies.

Sementara itu, Sandiaga mengatakan, ada hal yang belum sinkron antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu membuat rumah tapak Rorotan tidak bisa disebut rumah DP 0 program Pemprov DKI Jakarta.

Sandiaga mengatakan, harga rumah tapak di Rorotan lebih mahal dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang digunakan dalam rumah DP 0. Itu sebabnya rumah itu tidak bisa masuk ke dalam program Pemprov DKI.

"Misalnya, harga, kalau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah tapak di wilayah Jakarta (Utara) itu Rp 150 juta-Rp 180 juta. Mereka memasarkannya Rp 200 juta-Rp 350 juta," ujar Sandiaga.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, rumah di Rorotan tidak memakai skema FLPP. Dia sendiri menilai sulit menyediakan rumah DP 0 dengan jenis rumah tapak di Jakarta.

Pengembang masih bisa berpartisipasi menyediakan rumah DP 0 skema FLPP asalkan dalam bentuk rumah susun.

"Kalau di Jakarta itu harus rumah susun. Kalau bukan rumah susun jangan harap bisa masuk FLPP," ujar Agustino.

Tetap lakukan "groundbreaking"

Dengan kondisi seperti itu, PT Nusa Kirana akhirnya tetap menggelar acara groundbreaking rumah tapak di Rorotan. Mereka melakukan peletakan batu pertama tanpa kehadiran Anies.

Government Relations PT Nusa Kirana Dhiky Kurniawan menyatakan tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Anies.

"Enggak ada masalah karena ini memang bukan program pemerintah, masih swasta murni. Kalau ada keterlibatan pemerintah, beliau pasti datang," kata Dhiky.

Namun, pernyataan Dhiky itu bertentangan dengan tulisan pada backdrop acara yang mereka buat. Di backdrop tersebut tertulis "Peresmian Lokasi Pembangunan Perumahan DP 0 Rupiah Pesona Rorotan Program Provinsi DKI Jakarta".