"Mohon Maaf, Ini Janji DP 0 Disampaikan ke Mana-mana, Jangan sampai Tak Terealisasi"

DPRD menilai target penyediaan rumah untuk 250.000 warga Jakarta tidak realistis.

"Pembangunan rumah ini nanti Rp 13 triliun subsidinya, berapa yang disetujui perbankan? Kan, selisihnya harus dibayarkan pemda, uang kita cukup enggak? Karena mohon maaf, ini janji (rumah DP 0) yang selalu disampaikan ke mana-mana, jangan sampai tidak terealisasi," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Yusriah Dzinnun, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin sore.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya akan menyediakan Rp 1,25 triliun per tahun untuk pengadaan lahan tahun 2018-2022.

Kemudian, pihaknya juga menyediakan anggaran untuk menalangi uang muka Rp 2,6 triliun per tahun.

"Dari mana kami bisa dapat (anggaran) segitu, asumsi harga unit hunian, untuk Jakarta lupakan rumah landed. Kami dengan konsep rusun karena (rumah) landed harga Rp 140 juta tidak mungkin di Jakarta," ujar Tuty.

Namun, DPRD tidak yakin angka itu akan tercapai. Mereka terus mencecar Agustino yang terlihat kebingungan.

"Bukan begitu, Pak, bagaimana Anda bangun 50.000 unit per tahun. Cara bangunnya saja, mungkin tidak?" tanya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

"Kalau (bangun pakai APBD) sendiri tidak mungkin, tetapi, ini, kan, semua nanti (rusun dibangun) berbagi dengan pengembang," jawab Agustino.

"Lah, ini apa, dong, Bapak cantumkan setahun (bangun) 50.000 unit (rusun DP 0)? Kalau enggak bisa, ya, coret dong," kata Taufik lagi. 

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, ikut mencecar Agustino. Ia bertanya berapa tower rusun yang sudah dibangun Pemprov DKI Jakarta.

Agustino menjawab, pembangunan paling tinggi terjadi di pemerintahan sebelumnya ketika Pemprov DKI membangun 41 tower rusun dalam tiga tahun atau 3.000 unit per tahun.

"Lha bagaimana meningkatkannya itu dari 3.000 unit jadi 50.000 unit per tahun. Maksud saya, jangan sampai nanti gubernur tidak mampu melaksanakan amanat Perda RPJMD. Karena nanti kesalahannya bukan kepala dinas saja, tetapi termasuk kita semua yang menyepakati hari ini," kata Bestari.

Rapat kemudian diskorsing karena DPRD meminta jajaran Pemprov DKI merumuskan skema pembangunan rumah DP 0 yang meyakinan.