DKI Sulit Cari Pengganti Dirut Dharma Jaya karena Menjual Daging Babi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan BUMD DKI atau panitia seleksi belum juga menemukan pengganti Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Kusumajati, yang mengundurkan diri.

Ketua tim, Irham Dilmy mengatakan, tidak banyak orang mau memimpin perusahaan itu, karena menjual daging babi.

"Dharma Jaya di samping mereka mengimpor menjual daging sapi, dia juga jual daging babi. Ini persoalannya orang-orang yang beragama Islam ini, jual daging babi ini, membuat tidak semua orang bersedia jadi dirut di sana," kata Irham, Senin (30/4/2018).

Irham mengatakan, selama puluhan tahun menjadi head hunter, alasan agama kerap menjadi penghambat dalam seleksi.

Untungnya, Marina masih bersedia mengemban jabatan itu sampai DKI menemukan penggantinya.

"Itu perlu dicarikan segera penggantinya. Nah, ini kita belum sampai ke situ. Mungkin minggu depan akan ada proses baru," ujar Irham.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya juga mengaku kesulitan mencari pengganti Marina. Menurut dia, penjualan daging babi menjadi penyebab utamanya.

"Kadang-kadang susah ditebak untuk mengisi pos-pos yang, ya mestinya kalau di dunia usaha, biasa," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, pengganti Marina dicari setelah ia dan Gubernur Anies Baswedan menerima surat pengunduran diri Marina.

Alasan pengunduran diri

Marina yang ditarik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2015, diminta membenahi perusahaan penyedia daging yang berdiri tahun 1985 itu.

Namun, masalah bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018.

Alasan Sandiaga ketika itu, supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Marina merasa tidak adil bahwa PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi, akibat pencabutan PMD.

Sebab program itu bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya, melainkan untuk kesejahteraan warga berpenghasilan rendah.

Saat itu, Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging. Namun, pada rapat banggar di Komisi C, pada 21 November 2017, Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD.

Dia meminta, pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk tetap bisa menyediakan daging subsidi.

Kekhawatiran Marina jadi kenyataan. Dua minggu usai rapat itu, ia mengajukan proposal untuk pencairan PSO. Namun, PSO senilai Rp 41 miliar yang dijanjikan Sandiaga, tak juga turun.

Kerja Pemprov DKI yang dinilai lelet itulah yang mendorong dia menyatakan mundur.