Kalijodo Kini dan Pembangunan yang Disebut Tidak "Sustainable"...

Sebagian warganet menilai taman seluas 10.000 meter persegi tersebut tidak terawat. 

Ketika Kompas.com mengunjungi RTH Kalijodo pada Senin (23/7/2018) kemarin, area rerumputan yang mestinya berwarna hijau tampak berwarna coklat dan rerumputannya mengering.

Sebagian area rerumputan tampak gundul dengan tanah merah yang mendominasi.

Arena skateboard yang jadi fitur unggulan RTH Kalijodo juga ditambal sana-sini.

Pengelola sekaligus Kepala Keamanan RTH Kalijodo Jamal mengklaim pihaknya selalu melakukan perawatan setiap harinya.

Ia membantah jika kawasan RTH Kalijodo disebut tidak terurus.

Ia menyatakan, banyaknya pengunjung mengakibatkan jumlah sampah ikut meningkat.

Namun, ia menyebut petugas kebersihan yang berada di sana tetap melakukan pembersihan dan mengangkut sampah pengunjung. 

Pantauan Kompas.com, memang terdapat sejumlah petugas berseragam yang berlalu-lalang di area RTH Kalijodo untuk mengangkut sampah-sampah yang berserakan.

Pelik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai, tidak terawatnya RTH Kalijodo disebabkan birokrasi yang berbelit-belit.

Ia menyatakan, pengelolaan RTH dan RPTRA Kalijodo dilaksanakan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Ini RPTRA satu-satunya yang tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operasinya ditanggung masing-masing suku dinas terkait," ujar Sandiaga.

Belum lagi fakta bahwa pembangunan RTH Kalijodo yang disokong perusahaan swasta dinilai Sandiaga menyebabkan pengelolaan Kalijodo tidak berkelanjutan.

"RPTRA Kalijodo dibangun swasta, dunia usaha, digunakan oleh masyarakat dan dikelola oleh pemerintah. Jadi, enggak nyambung sama sekali karena yang bangun enggak ada berkelanjutannya, enggak ada sustainable," kata Sandiaga.

"Karena dia namanya, kan, akan nempel terus di sana. Kalau kita lihat ada nama Sinarmas, ada nama Sosro, dan lain sebagainya. Kalau kusam, kan, jelek juga buat brand mereka. Jadi, mereka mesti dirangkul juga," katanya. 

Adapun kawasan Kalijodo dahulu dikenal sebagai kawasan prostitusi yang kemudian dibongkar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.

Pada Februari 2016, kawasan tersebut diresmikan dengan menghadirkan RTH dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).