DPRD DKI: KJP Plus, Plusnya Belum Kelihatan, Jumlah Penerima Malah Turun

Dia tidak melihat nilai plus dalam salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

"KJP Plus ini kan program prioritas, cuma sampai hari ini plusnya itu belum kelihatan. Plusnya yang muncul, yang dirasakan oleh masyarakat adalah penurunan jumlah penerima KJP," ujar Gembong.

Gembong menyampaikan itu dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Gembong mengaku mengetahui data puluhan siswa yang tidak lagi menerima KJP Plus pada 2018. Padahal, kondisi ekonomi keluarga siswa tersebut masih sama dengan tahun 2017, saat mereka menerima KJP.

"Tahun kemarin dapat, tahun ini enggak dapat, status orangnya masih sama, kondisi ekonominya masih sama. Harusnya plusnya menyempurnakan, bukan justru mengurangi dari kemarin dapat, sekarang tidak dapat," kata Gembong.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menyampaikan, anggaran Rp 3,975 triliun pada 2018 sebenarnya dialokasikan untuk 872.000 penerima KJP Plus.

Namun, baru 805.000 siswa yang menerima KJP Plus pada semester 1 tahun ajaran 2017/2018.

Bowo menyebut masih ada slot untuk puluhan ribu siswa yang berhak menerima KJP Plus, namun belum mendapatkannya pada semester 1 tahun ajaran 2017/2018.

"Persoalannya adalah KJP ini harus diperjuangkan, orangtua yang kemudian harus memperbarui 6 bulan sekali, melakukan pendaftaran di sekolah. Jadi, bukan sekali terima, pasti langsung seumur-umur akan terima KJP," kata Bowo dalam kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, Bowo meminta orangtua segera mendaftarkan anak-anak mereka untuk menerima KJP Plus hingga batas waktu pendaftaran 19 September mendatang.

"Mohon sampai 19 September, bagi masyarakat yang masih memenuhi syarat dan belum terakomodir, silakan datang ke sekolah, karena pendaftarannya hanya satu pintu melalui sekolah," ucapnya.